RAGAM DAERAH – Ketegangan mewarnai audiensi antara warga Desa Rajamandala Kulon dan pihak PLN yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Bandung Barat, Selasa 6 Mei 2025. Warga yang tergabung dalam Forum Warga Terdampak SUTET menuntut kejelasan kompensasi atas dampak yang ditimbulkan oleh keberadaan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang membentang di atas permukiman mereka. Namun, jawaban tegas dari PLN tak kunjung disampaikan.
Ketua Forum, Suhendar, menyampaikan langsung keresahan yang dirasakan warga. Ia menekankan bahwa permintaan kompensasi ini bukan tanpa dasar, sebab sebagian besar warga telah tinggal di lokasi tersebut jauh sebelum jalur SUTET dibangun.
“Kami menuntut hak yang seharusnya menjadi milik kami. Ini bukan soal menggugat pembangunan, tetapi soal keadilan. Jangan sampai warga yang terdampak justru diabaikan,” ujar Suhendar dalam forum terbuka tersebut.
Hal senada disampaikan oleh Kepala Desa Rajamandala Kulon, Alit Nurmansyah, yang turut hadir mendampingi warganya. Ia menyoroti lemahnya komunikasi dan minimnya perhatian dari PLN terhadap masyarakat terdampak.
“Sebagai pemerintah desa, kami sudah beberapa kali menyampaikan aspirasi ini secara resmi. Tapi sampai hari ini belum ada langkah nyata dari PLN. Padahal perusahaan sebesar itu punya kewajiban sosial, salah satunya melalui program CSR yang mestinya bisa menyentuh warga,” kata Alit.
Di sisi lain, DPRD Kabupaten Bandung Barat, melalui Komisi II, menyatakan kesiapannya untuk terus mengawal persoalan ini. Anggota DPRD dari berbagai komisi turut hadir dan memberikan perhatian serius, di antaranya Asep Muslim Sugilar, Syifa, Bunbun, Hasbi, dan Iwan Ridwan Setiawan.
“Kami akan kawal hingga ke tingkat pusat jika perlu. Ini soal hak masyarakat, dan sebagai wakil rakyat kami tidak akan tinggal diam,” ucap salah satu anggota dewan yang hadir.
Rencananya, PLN akan melakukan peninjauan langsung ke lokasi pada 14 Mei 2025 mendatang. Warga berharap kunjungan tersebut bukan sekadar formalitas, tetapi benar-benar menjadi awal dari penyelesaian konkrit terhadap masalah yang telah lama mereka alami.
Dengan semakin kuatnya dukungan dari forum warga, kepala desa, dan DPRD, masyarakat Rajamandala Kulon kini menunggu langkah nyata PLN untuk memberikan jawaban yang adil atas perjuangan mereka. ***
