RAGAM DAERAH– Ketua Fraksi Gerindra DPRD KBB, Sundaya
membatah program kegiatan dalam APBD KBB di dominasi oleh pokir dewan.
“Perlu saya luruskan. Pokir dewan itu legal berdasarkan undang-undang MD3 lalui mekanisme reses,” kata Sundaya, Kamis 30 Maret 2023.
Sundaya menyebutkan, pokir dewan sumbernya dari pendapatan asli daerah (PAD) dan juga pendapatan lain-lian yang sah. “Pendapatah daerah KBB 2023 sebesar Rp530miliar. Kalau dihitung dengan pendapatan lainnya lebih besar dan pokir dewan yang sudah disepakati dengan eksekutif diangka Rp 125 miliar, yang dibagi 50 dewan itu pun dikembalikan lagi untuk rakyat dalam bentuk program-program, dinas,” sebutnya.
Menurut Sundaya, sejumlah bantuan masyarakat seperti untuk UMKM, fisik, bantuan ternak dan lain sebagainya berasal dari pokir dewan yang diajukan lewat reses. “Itu yang disusun dalam program dewan karena renja dinas itu tidak ada dan pokir dewan itu juga untuk visi dan misi bupati yaitu AKUR,” ungkapnya.
Justru, sambung Sundaya, penyerapan anggaran APBD yang cukup besar untuk tunjangan kinerja (tukin) pejabat. “Tukin itu mencapai Rp 350 miliar. Jadi kalau pokir dewan lebih besar itu kan ngawur,” tegasnya.
Jadi, kata Sundaya, PAD KBB paling besar diserap untuk tukin pejabat bukan untuk pokir dewan yang dikembalikan untuk masyarakat. “Jadi saya tidak terima kalau PAD terserap oleh pokir dewan justru yang paling besar terserap untuk tukin,” katanya.
Pokir dewan pun menjadi porgram dinas. “Sedangkan dewan hanya sebatas mengajukan saja berdasarkan mekanisme reses,” pungkasnya. ***
Luarbiasa penjelasan bp gerindra kbb ini..
Setuju dan pantas jadi bupati kbb mendatang.. agar kbb maju dengan gagah atas ridho Nya.