Setuju Pembangunan Gedung DPRD KBB Ditunda, Pernyataan Wabup Hengki Diamini Masyarakat

NGAMPARAH– Wakil Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan mengatakan,
pembangunan gedung DPR KBB bukan merupakan prioritas. Alasanya, kondisi keuangan KBB yang saat ini tidak memungkinkan. “Jadi sebaiknya ditunda dulu, tapi bukan dibatalkan ya, mungkin bisa satu tahun lagi,” kata Hengki kepada Ragam Daerah melalui sambungan telepon, Rabu (25/9/2019).

Selama dirinya turun ke masyarakat, sampai saat ini, masih banyak rakyat yang perlu uluran tangan dari pemerintah. “Kita tingkatkan dulu pelayanan publik, kesehatan dan pendidikan. Kemarin saya keliling ke RSUD di KBB, masih banyak warga kita yang mengeluhkan pelayanan dan minimnya obat. Bahkan, banyak obat yang sudah habis. Anggaran kesehatan juga harus ditambah, serta pelayanan kesehatan harus paripurna dulu,” tutur Hengki.

Hengki berharap, DPRD berpikir ulang untuk membangun gedung yang baru.
“Kalau menurut saya, yuk kita sama-sama eksekutif dan legislatif meningkatkan kinerja kita untuk rakyat KBB. Membuat gedung baru harus menunggu momentum yang tepat. Banyak hal mesti dipertimbangkan termasuk psikologis rakyat. Rakyat harus diberi penjelasan terlebih dahulu mengenai pentingnya gedung baru tersebut,” tandasnya.

Beragam komentar pun datang dari masyarakat rencana pembangunan gedung DPRD KBB, di tengah KBB mengalami defisit APBD Rp 177 miliar.

“Saya juga sebagai masyarakat kampung menyampaikan terkait dengan rencana pembangunan kantor DPRD KBB, tidak mendesak untuk dibangun, di bandingan dengan desakan warga yang membutuhkan air bersih, kesulitan ekonomi, kesejahtraan ekonomi, pelayanan kesehatan masyarakat ekonomi lemah, lowongan pekerjaan, membangun sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dan suprastruktur, dan masih banyak lagi hal ini jauh lebih penting dan mendasar terkait hajat dasar masyarakat KBB,” ujar tokoh pemuda wilayah selatan KBB, Saeful Rahman kepada ragam melalui pesan WhattApp.

“Setuju bikin skala prioritas buat rakyat dulu. Kantor wakil rakyat mah masih bisa dipake yang ada. Nawacita presiden Jokowi saja program pembangunan itu harus pro rakyat bukan pro wakil rakyat ….. hehe,” sebut Cepi Rustiwan Warga RT 04/ 23 Komplek Taman Bunga Cilame, Kacamatan Ngamprah KBB.

“Gedung nu aya ge layak keneh pake duch Allah……gara- gara proyek gedung dewan jadi we pandangan masyarakat di luar KBB nyengseriken asa kasindiran wae uing mun ulin teh kumaha cenah KBB rame peroyek gedung dewan,” kata Anwar Ali Mar’ie warga Kampung Sudimampir Padalarang.

“Tak ada alssan pem gedung DPRD KBB setuju. Akan tetapi jangan sampai ada kendala terkait status kepemilikan tanahnya dulu. Yg seharusnya pemerintah harus mengaca ke belakang th 2016 ketika pemerintah akan membangun lapangan Pacuan kuda di daerah kayu ambon lembang dan sdh menjadi DPA di Dispora ehhhh ternyata kepemilikan Tanahnya bermasalah yg akhirnya anggaran 7.4 Milyar tdk terserap,” ujar Iwan Gembok aktivis KBB.

“Ya, saya sebagai rakyat KBB, mengusulkan, agar, gedung DPRD jangan dulu dibangun, lebih baik anggarannya buat kemakmuran rakyat,
Masih banyak Rakyat yg memerlukan uluran tangan para pamangku kebijakan, masih banyak warga yg kurang mampu, masih banyak Jembatan penghubung antar kampung yg ambruk yg mesti di perbaiki, masih banyak jalan yg harus di benahi, masih banyak Rutilahu yg perlu di bantu._Mohon maaf jika saya lancang,” tulis Toni warga KBB. ****

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *