Satgas Covid-19 KBB Minta Pemda Cepat Tanggap Terhadap Dampak Sosial Covid-19

Ketua Satgas Covid-19 KBB Lili Supriatna bersama Ketua Satgas Covid-19 Jawa Baray, Rio Wilantara.

NGAMPRAH– Satgas Covid-19 KBB meminta Pemda KBB KBB cepat tanggap terhadap dampak sosial Covid-19.

Ketua Satgas Covid -19 KBB, Lili Supriatna mengatakan, uluran tangan dari pemerintah sangat berarti bagi masyarakat kecil terdampak sosial saat ini.

“Rakyat sudah mulai lapar dan tidak terkendali semoga menjadi solusi ketika rakyat mulai lapar,” kata Lili kepada redaksi Ragam Daerah, Sabtu (28/3/2020).

Lili mendukung kebijakan Gubernur Jawa Barat memberikan kompensasi dampak sosial Rp 500 ribu kepada masyarakat kecil terdampak, juga Bupati Bandung Barat yang sudah menggelontorkan anggaran Rp 18 miliar antasi pendemi corona.

“Kita berharap pemerintah cepat tanggap terhadap efek corona bagi rakyat kecil bekerja serabutan tidak ada lagi penghasilan sama sekali,” kata Lili.

“Kebijakan Gubernur Jabar harus disambut lebih gempita lagi oleh bupati agar warga KBB stabil perut dan kesehatannya tidak terjadi wabah kelaparan atau kurang sandang pangan,” tambah Lili.

Ketua DPD KNPI KBB ini mohon perhatian dan bantuan kepada para agniya terkait kebutuhan alat pelindung diri petugas kesehatan khususnya di KBB yang sedang berjuang merawat orang-orang yang terkena Covid-19.

“Mereka para pejuang kemanusiaan sejati seyogyanya harus diperhatikan keamanannya,” tandas Lili.

Sementara itu, melonjaknya kasus virus korona (Covid-19) membuat unsur pimpinan DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) bersepakat mendorong Pemkab Bandung Barat mengambil langkah taktis dalam penanganan korona dengan melakukan pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kita lihat jumlah lonjakan kasus korona cukup masif tentunya kebutuhan anggaran terkait dengan itu perlu segera kita persiapkan,” kata Ketua DPRD KBB Rismanto, Sabtu (28/3/2020).

Menurut Rismanto, dengan kondisi saat ini diperlukan langkah aktif semua stakeholder dalam mengantisipasi pencegahan dan penyebaran virus tersebut . Sebab, beberapa persoalan krusial seperti masalah korona ini bukan hal yang mudah dan akan memerlukan anggaran yang cukup besar.

“Tentu ini diperlukan keseriusan dan pengambilan langkah kebijakan yang cepat, taktis dan strategis dari kepala daerah dan seluruh stakeholder KBB. Termasuk kita di DPRD sebagai representasi masyarakat Bandung Barat,” kata Rismanto.

Dengan demikian menurut Rismanto, pihak eksekutif dan legislatif akan memproyeksikan anggaran sebesar Rp 18,7 miliar untuk menangani wabah korona ini. Adapun, anggaran sebesar itu, kata politisi PKS ini, adalah hasil dari pergeseran APBD 2020 sebesar Rp 16 miliar dari dana alokasi khusus (DAK) dan Rp 2,7 miliar dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCTHT).

“Lalu kemudian untuk mengantisipasi situasi yang tidak terduga kami juga akan mengusulkan agar pemerintah daerah menarik deposito sebesar Rp 10 miliar untuk dimasukan atau menambahkan biaya tak terduga BTT sehingga total BTT kita sebesar Rp 20 miliar. Selain pengajuan bantuan keuangan ke provinsi sebesar Rp 26 miliar,” ungkapnya.

Menurut Rismanto, peregesaran anggaran tersebut dibutuhkan lantaran untuk mengantisipasi dan pencegahan penularan wabah tersebut di masyarakat KBB. “Saya sudah berkomunikasi dengan pak Bupati (Aa Umbara,red), tim anggaran pemerintah daerah dan dinas kesehatan agar menggeser program bimtek, konsultasi dan kegiatan lainnya yang tidak mungkin terserap karena musibah ini, dan info terakhir dinas kesehatan sedang menyusun daftar total kebutuhan untuk program ini,” terangnya.

Rismanto juga menyebutkan beberapa yang mendesak dibutuhkan saat ini mulai dari alat pelindung diri (ADP) untuk dokter, paramedis dan tenaga kesehatan, obat-obatan dan fasilitas kesehetan seperti tempat isolasi untuk mengantisipasi apabila faskes tidak dapat menampung pasien.

“Insentif untuk para petugas garis depan dalam hal ini tenaga medis harus dipehatikan. Ketika seluruh masyarakat diwajibkan social distancing, work from home, mereka justru harus tetap bertugas di garda terdepan dengan peralatan yang tidak memadai. Sehingga kalau bukan kami sebagai pemangku kebijakan yang peduli dan khawatir dengan keselamatan mereka siapa lagi, mereka aset daerah yang harus kita jaga,” paparnya.

Rismanto berharap, di KBB tingkat penularan covid 19 bisa ditekan dan diminimalisir, dan mengimbau kepada masyarakat agar terus menjaga perilaku hidup sehat, mencuci tangan, menjalankan social distancing (menjaga jarak), mengurangi aktifitas di luar rumah dan diam di rumah. “Fokus kami adalah bagaimana agar kesiapan anggaran untuk penanganan kasus korona bisa maksimal terutama menjamin bagi kesehatan masyarakat,” pungkasnya. (wie)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *