NGAMPRAH – Ketua Satgas Pemuda Tanggap Bencana (Peta) DPD KNPI KBB, Lili Supriatna mengatakan, penanganan COVID-19 di Bandung Barat seperti berjalan tanpa koordinasi. Padahal ada jalur kewenangan komando yang dimiliki ketua harian gugus tugas dan itu tidak dimaksimalkan. Pun, alokasi anggaran penanganan yang mencapai Rp224,4 miliar seperti tidak terlihat.
Padahal, anggaran itu digadang-gadang untuk jaring pengaman sosial ekonomi, seperti bantuan sembako maupun Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp121 miliar, untuk pascabencana Rp6,4 miliar, dan dana untuk sektor kesehatan Rp97 miliar.
Lili membandingkan aktivitas gugus tugas di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, hingga di provinsi yang terlihat dari ke hari. Masyarakat yang ingin mengetahui data perkembangan kasus Corona pun tersedia dan selalu update.
Namun di Bandung Barat yang anggarannya terbesar kedua setelah Kota Bandung, masyarakat sulit memperoleh data akurat karena pekerjaan dinas tidak terkonsentrasi di gugus tugas.
“Ironisnya, media center yang menampilkan perkembangan data soal COVID-19 terbaru juga tidak ada. Yang sulitkan temen-temen media juga, masa ketika mau data harus selalu telepon kadinkes?,” sindirnya.
Karena itu, Lili meminta bupati selaku ketua gugus tugas untuk mengevaluasi kinerja ketua harian. Dia menilai ketua harian gugus tugas seperti membayangi kebijakan ketua gugus sehingga pelaksana di lapangan kebingungan.
“Selaku ketua gugus tugas bupati punya hak prerogratif. Tunjuk saja pengganti ketua harian kalau dianggap tidak maksimal, atau diambil alih langsung oleh bupati. Jangan sampai menunggu dulu jatuh korban, karena saat ini masyarakat hidup di bawah bayang-bayang wabah,” tegasnya. ***
2020-05-07
