PADALARANG- Mejelis Pemuda Indonesia (MPI) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bandung Barat (KBB) ikut menyikapi kasus yang menimpa pejabat Bandung Barat yang melibatkan Bupati Bandung Barat, Abubakar. Bupati dan tiga kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat harus meringkuk di hotel prodeo Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.
“Saya tidak menyangka Bandung Barat seperti ini dan masalah ini yang tidak kami harapkan,” ujar MPI DPD KNPI KBB, Ujang Rohman di Balepare Kota Baru Parahyangan Padalarang, Sabtu (14/4/2018).
Menurut Ujang, kasus ini menjadi warning bagi seluruh SKPD KBB dan Partai Politik agar tidak terjerumus dalam kasus serupa. “Walaupun kita tengah prihatin tapi jangan sampai pelayanan kepada masyarakat terhenti. SKPD tetap harus bekerja maksimal melayani masyarakat dengan baik,” katanya.
Tentunya, lanjut Ujang, SKPD KBB harus berani jujur tidak ikut terjebak dalam tindakan korupsi yang malah bisa menyengsarakan rakyat. “Kondisi ini juga jangan sampai pasangan calon dan parpol pendukung malah membuat panas suasana. Maka dari itu bikin adem dengan kampanye jujur dan adil,” sebut akademisi ini.
Namun yang terpenting, kata Ujang, calon bupati Bandung Barat terpilih nanti harus berani teken MoU dengan KPK untuk menghindari tindakan korupsi. “Jangan sampai seperti Subang. Bupati pertama tertangkap KPK selanjutnya bupati kedua dan ketiga pun begitu kena operasi tangkap tangan. Jadi pelajaran saja, cukup KBB kali ini jangan sampai terulang lagi,” tandasnya. (wie)
