PADALARANG–Pendiri Kabupaten Bandung Barat (KBB), Asep Suhardi meminta Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna untuk membersihkan 14 kepala dinas Pemkab Bandung Barat yang pernah menjadi saksi di KPK.
“Jelang rotasi dan mutasi ini saatnya KBB bersih agar jargon lumpaaat jangan jadi isapan jempol belaka,” ujar Ado–sapaan akrabnya di Padalarang, Rabu (8/5/2019).
Ado menyebutkan, 14 kadis masih bercokol dengan jebatannya, sehingga Bandung Barat Lumpaaat hanya sebatas mimpi belaka. “Esensi dari rotasi mutasi ini menghasilkan birokrasi yang bersih selama kepemimpinan pak bupati. Jadi
elit-elit di birokrasi harusnya diberisihkan dulu agar tidak menjadi calo,” tuturnya.
Menurut Ado, masyarakat sangat merindukan kemajuan KBB ke depan. Maka, lanjut Ado, masyarakat harus berani menanyakan kepada KPK kelanjutan 14 kepala dinas yang pernah menjadi saksi KPK dalam kasus tangkap tangan mantan Bupati KBB, Abubakar.
“Kenyataanya, musibah OTT KPK di KBB belum mampu membuat efek jera prilaku pejabat di KBB. Jadi saya pikir masyarakat sangat merindukan kehadiran kembali KPK ke KBB,” tandasnya.
Sementara itu, Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna mensinyalir adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terkotak-kotak. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan dan jauh dari kekompakan dalam menjalankan setiap program. Untuk itu, Umbara meminta Tim Penilai Kinerja (TPK) ASN sebagai pengganti Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), agar lebih teliti dan jeli melihat pegawai dalam proses rotasi dan mutasi tersebut.
“Saya mensinyalir adanya ASN terkotak-kotak menjelang rotasi mutasi ini. Itu berdasarkan pengamatan saya langsung di lapangan, bukan dari informasi orang lain. Makanya saya minta, tim penilai kerja yang dipimpin pak sekda ini harus lebih teliti dalam menempatkan orang pada proses rotasi mutasi ini,” kata Umbara usai menghadiri acara Pemberian Santunan bagi Santri, Fakir Miskin dan Yatim Piatu yang juga dihadiri Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum di Masjid Agung Ash-Shiddiq, Rabu (8/5/2019).
Menurut Umbara, jika ASN masih terkotak-kotak dan belum kompak, maka hasil rotasi dan mutasi juga tidak akan baik dalam menjalankan program AKUR (Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religi) dengan jargon “Bandung Barat Lumpat”.
“Kita kan ingin lumpat dalam menjalankan program di tahun ini. Kalau ASN-nya belum kompak nanti programnya malah tidak jalan. Jangan sampai juga ketika sudah dilantik malah diam saja,” tegasnya.
Disinggung kepastian jadwal rotasi mutasi, Umbara memastikan agenda rotasi dan mutasi akan digelar pekan depan (minggu kedua bulan Ramadan). Alasannya, kata orang nomor satu di Bandung Barat ini, karena harus melihat hasil tes assessment eselon III dan IV yang telah digelar pada pekan lalu.
“Minggu lalu baru proses assessment, hari Senin (6/5) baru terima laporan. Minggu depan mulai dilakukan rotasi dan mutasi secara bertahap. Selain itu, agenda minggu depan juga soal penetapan jabatan definitif yang diisi Plt di tingkat eselon II (kepala dinas/badan),” ungkapnya.
Umbara mengungkapkan, proses rotasi mutasi ini akan selesai hingga tahun depan lantaran prosesnnya bertahap. Umbara pun tak mau terburu-buru lantaran tak ingin ada perombakan ulang di tengah jalan lantaran tidak tepat menempatkan orang. “Rotasi mutasi ini bisa selesai sampai tahun 2020. Saya tidak mau ketika sudah dirotasi tiba-tiba di pertengahan harus dirombak lagi karena kinerjanya malah kurang baik. Kita ingin dengan adanya agenda rotasi ini bisa memberikan pelayanan optimal dan menjalankan program yang baik untuk masyarakat,” terangnya. ***
Copyright secured by Digiprove 