NGAMPARAH— Persoalan pembangunan Gedung DPRD KBB terus menggelinding. Setelah Fraksi Gerindra DPRD KBB berteriak menolak pembangunan, kini giliran Fraksi PKB.
Bukan tidak ada uangnya pembangunan gedung dewan yang akan menelan biaya Rp 150 miliar. Tapi PKB membidik, lokasi tanahnya yang masih bermasalah. “Pelimpahan aset dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) ke Pemda KBB juga belum beres. Artinya ini masih bermasalah,” ujar Ketua Fraksi PKB DPRD KBB, Wendi Sukmawijaya, Kamis (19/9/2019).
Khawatir, sebut Wendi, setelah selesai dibangun, ada gugatan dari pemilik tanah. “Jadi saran saya hentikan dulu pembangunannya sebelum masalah pelimpahan asetnya beres,” katanya.
Beberapa waktu lalu, Anggota DPRD KBB kedatangan masyarakat yang mengaku sebagai pemilik tanah. Warga itu memberikan data ke dewan, jika pembayaran dari pihak pemda kepada masyarakat salah orang. ” Kami Fraksi PKB menyayangkan ekspos yang dilakukan PUPR terkait pembangunan gedung dewan dilakukan setelah proses lelang dilakukan juga terkait status tanah yang di gunakan buat pembangunannya pun masih menyiksakan permasalahan,” tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi PKS DPRD KBB, Imam Budiman mengatakan,
perencanaan gedung dewan baru digulirkan sejak 2016, dari sisi urgensinya memang perlu karena hingga saat ini DPRD belum memiliki gedung yang representatif. “Akan tetap tetap harus di sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” kata Imam. ****
Copyright secured by Digiprove 