RAGAM DAERAH– Wakil Ketua DPD KNPI Jawa Barat, Doni Ramlan Effendi ikut memberikan sumbangsih pemikiran banjir yang meluas di sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu 15 Maret 2025, siang hari.
Doni sebagai Tokoh Pemuda Kabupaten Bandung Barat berpandangan, banjir yang melanda KBB, salah satunya diakibatkan alih fungsi lahan secara masif yakni, tata ruang yang saat ini banyak dipakai menjadi pabrik, pemukiman, dan perumahan oleh pengembang juga bekas tambang-tambang pasir yang berdampak terhadap keadaan alam di Bandung Barat.
“Di Kecamatan Padalarang dan Ngamprah asalnya di sana banyak lahan pertanian barlih fungsi menjadi pemukiman dan lain sebagainya,” ujar Doni.
Oleh karena itu, kata Doni, perizinan pengembang perumahan dan bangunan lainnya mesti dikaji lagi oleh Pemda Bandung Barat. “Jika menyalahi aturan diharapkan Pemprov Jabar dalam hal ini Gubernur Kang Dedi Mulyadi bisa turun tangan membantu dan mengevaluasi perizinan di KBB,” kata Doni.
Pemerintah daerah harus segera menyusun rencana aksi yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan banjir, yang melibatkan semua pihak terkait. Rencana aksi ini harus mencakup program-program rehabilitasi kawasan hulu, normalisasi sungai, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, dan peningkatan kesadaran masyarakat.
“Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Mari kita mulai dari diri sendiri, dengan mengurangi produksi sampah, membuang sampah pada tempatnya, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar,” tuturnya.
Pentingnya kolaborasi antardaerah dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), kata Doni, karena DAS tidak mengenal wilayah administrasi.
Banjir yang terjadi di Bandung Barat adalah peringatan keras bahwa permasalahan banjir di Indonesia semakin kompleks. Pola curah hujan ekstrem akibat perubahan iklim, ditambah dengan tata kelola lingkungan yang buruk, menjadi faktor utama. “Kita perlu belajar dari pengalaman ini dan mengambil tindakan nyata,” sebutnya.
Alih fungsi lahan di bagian hulu Bandung Barat telah mencapai titik kritis. Konversi lahan hutan dan perkebunan menjadi kawasan permukiman, wisata dan industri mengurangi kapasitas infiltrasi tanah secara signifikan. “Kita perlu cek dan analisa data hidrologi yang mungkin bisq menunjukkan peningkatan koefisien limpasan permukaan, yang berbanding lurus dengan frekuensi dan intensitas banjir,” tutur Doni.
Perlu kajian mendalam mengenai daya dukung lingkungan dan penerapan zonasi tata ruang yang ketat yang terintegrasi dengan RT RW yang ada. Dengan kombinasi antara penegakan hukum yang tegas dan sistem reward and punishment yang efektif.
“Kita dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih baik. Mari kita jadikan bencana ini sebagai momentum untuk bersatu padu, bahu membahu, menjaga kelestarian lingkungan demi masa depan Bandung Barat yang lebih baik,” tuturnya.
Doni juga menyarankan, Bupati Bandung Barat bisa mengandeng tim ahli dan Manajemen Kota Baru parahyangan untuk mereview kembali tata ruang dan kualitas infrastruktur di Bandung Barat. “Perlu diakui, Kota Baru parahyangan berhasil melakukan pengelolaan tata ruang maupun wilayah yang baik sehingga tidak ada dampak signifikan dari pembangunannya” pungkasnya. ***
