Ini Tanggapan Warga Soal Banjir di Jaya Mekar

Banjir yang melanda Jaya Mekar Padalarang menuai komentar dari warga KBB.

PADALARANG–Beragam tanggapan masyarakat dengan vidio viral banjir yang melanda RW 12 dan 13 Desa Jaya Mekar, Kecamatan Padalarang tepatnya depan Sekretariat Pendekar Akur.

Ketua Baladhika Karya, Anwar Ali Mar’i mengatakan, dirinya bersama masyarakat pernah menolak pembangunan Perumahan Jaya Mekar Regency.

“Ini yang pernah saya tolak pembangunan di perbukitan karena semua pohon ditebang. Pihak pengembang perumahan juga tidak menyediakan saluran air atau membuat sungai limpahan air dari atas, akibatnya yang menjadi korban masyarakat yang di bawah perumahan tersebut, izi pengembang perumahan harus ditinjau ulang karena tidak sesuai peruntukan,” kata Anwar Jumat (30//11/2018).

“Banjir tidak saja di dataran rendah tapi di dataran tinggi. Penyebabnya saluran air drainase yang kurang mendapat perhatian. Selian itu pembangunan yang tidak sinergi, kepentingan membangun kurang memperhatikan amdal. Konsultan arsitek dengan pengusaha mungkin pragmatis dalan membangun asal keren , indah nyaman pada musim tertentu,” ujar Jalaludin tokoh masyarakat Lembang

“Nah nanti kita konfirmasi walau memang perizinan ada d kom I. Tapi kita coba cek,” ujar Anggota DPRD Fraksi PDIP, Iwan Riddwan

” Ya, desa saya mas. Pernah tahun 2013 kalo engak salah banjir terus ada warga yang hanyut,” sebut Hartopo warga Desa Jaya Mekar Padalarang.

“Yang pasti setiap terbitnya izin Pemanfaatan Tanah (IPT) untuk pembangunan perumahan, harua ada AMDAL dulu. Sehingga tidak ada dampak negatif bagi masyarakat sekitarnya. Banjir ? Nah inilah patut di investigasi,” ujar Pengamat Pemerintahan dan Politik Djamu Kertabudhi.

“Pemda dan pengembangnya kurang memperhatikan lingkungan. Ya itu harus dicek. Kalau tidak berizin ini harus ada ketegasan dari pemda yang tidak berizin jangan sampai dibiarkan harus ditindak. Kalau sampai dibiarkan KBB akan hancur tidak akan tertata dengan baikn pasti dampaknya akan banyak bencana longsor ,banjir dab lain-lain karena pengembang akan seenaknya membangun kalau tidak berizin,” ujar Anggota DPRD KBB Fraksi PDIP Rahmat Mulyana. (***)

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *