RAGAM DAERAH– Bupati Bandung Barat, Jeje Richie Ismail menegaskan, Pemerintah Daerah Bandung Barat berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan fokus utama mencakup infrastruktur, sarana prasarana, kurikulum, serta kesejahteraan tenaga pendidik.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamen Dikdasmen), Prof Atip Latipulhayat beserta rombongan sambangi Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jumat 14 Maret 2024.
Wamendiknas disambut Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail bersama Wakilnya Asep Ismail serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat di Gedung HBS.
Jeje menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan di KBB.
“Kehadiran Pak Wamendiknas merupakan kehormatan besar bagi kami sebagai wujud nyata perhatian pemerintah pusat terhadap kemajuan pendidikan di daerah,” ujar Jeje dalam sambutannya.
Jeje berharap pemerintah pusat terus memberikan perhatian terhadap kesejahteraan guru, penyelenggaraan pendidikan, serta penyediaan sarana dan prasarana yang lebih memadai.
“Kami siap mendukung serta menyukseskan berbagai kebijakan yang telah dirancang oleh pemerintah pusat demi kemajuan pendidikan di daerah,” pungkas orang nomor satu di KBB.
Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Asosiasi Guru Persatuan Islam (AGPI) yang telah menginisiasi acara tersebut. Ia berharap kolaborasi antara AGPI dan pemerintah daerah dapat semakin kuat, khususnya dalam mendukung visi Bandung Barat yang AMANAH (Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, dan Harmonis).
Rp1,5 Juta Per Tahun, Honorer Tenaga Pendidik Bandung Barat Desak Insentif Layak
Guru dan tenaga kependidikan honorer di Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendesak pemerintah daerah agar memberikan insentif yang lebih layak.
Saat ini, mereka hanya menerima Rp1,5 juta per tahun, angka yang dinilai sangat kecil dibandingkan dengan Honorarium Peningkatan Mutu (HPM) di Kota Bandung, yang disesuaikan dengan Upah Minimum Kota (UMK).
Menurut Iwa, perwakilan honorer pendidikan R2 dan R3 yang tergabung dalam Persatuan Guru dan Tendik Honorer (PGTH) KBB, angka tersebut sangat jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
“Saat ini, kami hanya mendapat Rp1,5 juta per tahun. Kalau dihitung per bulan, itu hanya sekitar Rp125 ribu. Ini sangat menyiksa. Kami tetap mengajar/bekerja penuh waktu, tapi dengan penghasilan yang sangat minim,” ujarnya.
Ia menilai, perbedaan dengan Kota Bandung sangat mencolok. Guru honorer di sana mendapatkan HPM yang disesuaikan dengan UMK, sehingga pendapatan mereka jauh lebih layak.
“Di Kota Bandung, guru honorer mendapat HPM yang menyesuaikan dengan UMK. Artinya, kesejahteraan mereka lebih diperhatikan. Sementara di KBB, hanya Rp1,5 juta per tahun. Bagaimana kami bisa bertahan dengan jumlah segitu?” tegasnya.
Selain itu, ketergantungan terhadap dana BOS juga menjadi kendala bagi honorer di KBB. Iwa mengungkapkan bahwa dana BOS sering kali tidak stabil dan tidak semua guru mendapatkan jumlah yang sama.
“Kalau hanya mengandalkan dana BOS, itu betul-betul berat. Pencairannya tidak tetap, tergantung kebijakan sekolah, dan ada yang mendapat nominal sangat kecil. Banyak dari kami yang akhirnya harus mencari pekerjaan sampingan untuk sekadar menyambung hidup,” jelasnya.
Oleh karena itu, para honorer pendidikan di KBB meminta adanya insentif tambahan seperti HPM Kota Bandung, agar mereka bisa mendapatkan penghasilan yang lebih manusiawi.
“Kami berharap ada tambahan insentif yang layak, setidaknya mendekati skema HPM Kota Bandung yang sesuai UMK. Selama status kami masih belum jelas dalam masa penyesuaian aturan pemerintah, minimal ada bantuan yang cukup agar kami bisa bertahan,” ujarnya.
Sebelumnya para honorer pendidikan melakukan audiensi dengan DPRD, DPR RI dan Kemendikbud untuk mendesak agar pemerintah segera memberikan solusi konkret demi kesejahteraan tenaga pendidik di KBB. ***
Alhamdulillah barokalloh