NGAMPRAH– Gerakan Pemuda Kesehatan (GPK) Jawa Barat meminta Ketua Satgas Covid 19 Provinsi Jawa Barat segera memberikan penjelasan soal kebenaran atas dugaan kasus vaksinasi COVID-19 berbayar di Kabupaten Bandung Barat (KBB).
“Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Ketua Harian Satuan Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Jawa Barat perlu segera mengumumkan kepada publik terkait hasil penelusurannya jangan sampai publik dibuat menunggu berlarut-larut terkait kebenaran kasus tersebut karena menurut kami isunya bisa berkembang dan menjadi liar jika terus dibiarkan seperti ini tanpa ada penjelasan dari pejabat terkait,” ujar Bendahara Gerakan Pemuda Kesehatan Jawa Barat, Shafa Aprillianingrum dalam siaran persnya yang diterima ragam daerah, Rabu (27/10/2021).
Pihaknya meyakini dugaan ini benar adanya, entah dengan pola bebas antrean atau jual beli vaksin. “Pada prinsipnya adanya dugaan transaksi dan hal tersebut sudah dibenarkan oleh Kadinkes dan Kadisbudpar KBB di beberapa media online,” ungkapnya.
GPK juga menilai jika memang kasus tersebut benar dan melibatkan ASN perlu menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
Menurutnya, peran para pimpinan di Bandung Barat, baik Plt Bupati ataupun Kepala Dinas Kesehatan sangat lemah dalam melakukan pengawasan di lapangan.
“Jika kasus ini benar dan melibat ASN di Kabupaten Bandung Barat ini wajib menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, karena peran Plt Bupati dan Kepala Dinas Kesehatan cukup sentral dalam melakukan pengawasan. Jika hal ini terjadi artinya peran Plt Bupati dan Kepala Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan vaksinasi di daerah perlu dipertanyakan,” ungkapnya.
Maka dari itu GPK meminta APH usut tuntas kasus jual beli vaksin ini sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kami juga mendorong DPRD menjalankan hak konstitusinya untuk turun ke lapangan bahkan bila perlu membuat satgas untuk menangani permasalahan ini,”tandasnya. ***
