NGAMPRAH-Tarik ulur kepentingan rotasi mutasi jabatan di lingkungan Pemda KBB membuat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bandung Barat (KBB) gerah. Tak mau berlarut-larut masalah itu, DPD KNPI melayangkan surat kepada Kementrian Dalam Negeri (Depdari).
Surat bernomor 0013-/DPD KNPI KBB/VII/2018 meminta penangguhan rotasi mutasi pejabat di Pemda Kabupaten Bandung Barat. “Ada lima point yang kami ajukan dalam surat untuk Kemendagri meminta penangguhan rotasi mutasi pejabat tersebut,” ujar Ketua DPD KNPI KBB, Lili Supriatna Hambali, Rabu (11/7/2018).
Lima point itu terjadi ketidak harmonisan antara Plt Bupati KBB bersama Plt Sekda KBB, akan dilakukan hak interpelasi oleh DPRD KBB yang akan menjadi preseden buruk, element masyarakat salah satunya Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (KPKBB) yang merasa keberatan dengan rotasi mutasi pejabat oleh Plt Bupati KBB serta saran dari praktisi akadimisi agar rotasi mutasi pejabat untuk dihentikan. “Point yang lima kami DPD KNPI KBB meminta Bapak Mendagri untuk menangguhkan rencana Plt Bupati Bandung Barat yang memaksakan rotasi mutasi di penghujung masa jabatannya dengan pertimbangan menjaga harmonisasi di satuan kerja perangkat daerah KBB,” tandas Lili. (wie)
Copyright secured by Digiprove 