NGAMPARAH–Pakar Pemerintahan dan Politik, Djamu Kerta Budhi mengatakan, calon Ketua DPRD KBB sama dengan
politik “terjun bebas” sebagai strategi yang tidak mengindahkan aspek norma etik untuk meraih sesuatu. Ini semakin populer, termasuk di ranah politik lokal khususnya di KBB,” kata Djamu Kamis (1/7/2019).
Seusai KPU KBB mengumumkan hasil Pemilu lagislatif, dimana partai yang berhak mendapat jatah Pimpinan DPRD KBB adalah PKS (Ketua), PDIP, Gerindra, dan Golkar masing-masing sebagai Wakil Ketua. Adapun penentuan siapa orang yang ditunjuk dalam jabatan Pimpinan DPRD tersebut merupakan hak prerogatif pimpinan partai masing-masing.
“Manakala muncul aspirasi yang berkembang di ranah publik tentang figur yang diharapkan guna mendapatkan kepercayaan memegang jabatan itu, suatu hal yang positif sebagai bahan pertimbangan pimpinan partai,” sebutnya.
Djamu mengaku keningnya berkerut. Bagaimana tidak, kejadian aneh di internal lembaga dewan ada semacam “kebulatan tekad” anggota dewan lintas fraksi yang mendukung salah seorang Anggota dewan. Dewan kader PKS untuk menjadi Ketua DPRD dengan tambahan ungkapan emosional kata “harga mati”.
“Rupanya tidak ketinggalan pula bupati dan Wakil Bupati BB ikut meramaikan bursa Ketua DPRD ini dengan memberikan dukungan serupa. Dalam kajian politik, tindakan semacam ini merupakan ” peta konflik” yang memberikan sebuah “tekanan” tertentu yang nyelonong masuk “dapur” pihak lain,” jelas Djamu.
Termasuk secara psikologis menciptakan stigma bahwa figur yang didukung berbagai pihak ini terkesan “lungguh tutut”. “Semoga wacana penentuan pimpinan dewan ini tidak ada aroma kepentingan sesaat,” tandasnya. ***
Copyright secured by Digiprove 