NGAMPRAH– Anggota DPRD KBB, Iwan Ridwan kaget dengan informasi dari Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) KBB kaitan dana hibah untuk KONI KBB sudah cair sebesar Rp 10 miliar.
“Ada apa dengan DPKAD menjadikan Koni skala prioritas sementara anggaran untuk JPS (Jaring Pengaman Sosial) penanggulangan dampak C-19 berupa bansos belum cair,” cetus Iwan Ridwan yang juga anggota Banggar DPRD KBB, Selasa (28/4/2020).
Apapun alasannya, kata Iwan, sangat kurang etis. “Seharusnya DPKAD tahu dan bisa memilah skala prioritas. Kita semua sudah sepakat bahwa penanganan C-19 ini menjadi skala prioritas, seluruh pekerjaan infrastruktur dan kegiatan lainnya kita pending dulu,” tuturnya.
Pihaknya prihatin disaat tengah berpikir keras bagaimana kebutuhan masyarakat dampak C-19, malah mencairkan dana hibah.
“Sesuatu hal yang kurang bisa kita pahami. Apa Koni sangat darurat mencairkan anggaran rersebut,” lanjutnya.
Iwan mengatakan, tidak butuh penjelasan akan tetapi perlu ditindaklanjut dari sikap tegas DPRD apa melalui komisi atau Panja C’19. “Ini hal cukup luar biasa bagi saya kebijakan cukup istimewa. Ada apa dengan DPKAD KBB menjadikan KONI skala prioritas sementara anggaran untuk JPS (Jaring Pengaman Sosial) penanggulangan dampak C’19 berupa bansos belum cair,” cetus Iwan Ridwan yang juga anggota Banggar DPRD KBB ini. ****
