RAGAM DAERAH Pemerintah Daerah (Pemda) Bandung Barat mengangkat bendera putih atas gugatan rotasi mutasi (Romut) Mantan Bapedalitbangda, Rini Sartika. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung mengabulkan gugatan Rini tersebut.
Pendiri Bandung Barat, Asep Suhardi memandang, jangan di anggap sepele atas putusan PTUN tersebut. “Tapi pemda harus menyikapi secara serius mengevaluasi bahwa keasalahan ini tidak boleh terulang, dan kenapa kesalahan seperti ini bisa terjadi berulang-ulang,” ujar Pendiri Bandung Barat, Asep Suhardi, Jumat 18 April 2025.
Menurut Mang Ado–sapaan akrab Asep Suhardi, kesalahan romut yang sudah berulang kali, diibaratkan ‘penyakit kronis’ yang bisa saja mencederai kewibawaan pemerintah dalam hal ini Pemda Bandung Barat. “Saya heran kesalahan romut yang berulang kali, si pembuat kebijakan seakan dibiarkan tidak ada sanksi,” kata Ado.
Ado minta, Bupati Bandung Barat, Jeje Richie Ismail tidak hanya berdiam diri saja seakan tidak tahu. Tapi harus dijadikan telaahan mendalam sesuai dengan janji politiknya, salah satunya membuat lompatan program untuk kemajuan Bandung Barat. “Bahkan Jeje janji KBB bebas dari penyakit korupsi. Tapi bagaimana bisa membuat lompatan kemajuan dan menjadikan KBB daerah bebas korupsi kalau di internal birokratnya belum rapih, jadi sulit bagi bupati membuat terobosan-terobosan itu,” tegas Ado.
Evaluasi kinerja para ASN di Pemda Bandung Barat, kata Ado, penting dilakukan bupati. Salah satunya dengan reformasi birokrasi total. “Segara bupati rapatkan barisan bersama tim khusus untuk membahas sejumlah penyakit kronis di KBB termasuk mengevaluasi total Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan TPK yang ada saat ini,” ungkap Ado.
Kinerja Bupati Jeje sudah melewati dua bulan ini. Tapi belum terliat geliat atau gebrakan yang membuat masyarakat yakin, bahwa di bawah pimpinan Jeje korupsi akan di berangus. Padahal sangat mudah untuk mengevaluasi anggaran. Minimal bupati mencari tahu anggaran dari bulan Januari sampai Maret mana kegiatan sudah di laksanakan, dan yang sudah dicairkan. “Tanyakan kepada kepala dinas, kepala badan, kepala ULP kegiatan yang sudah di laksanakan punya siapa atau titipan siapa,” ungkap Ado.
Mengawali dari langkah kecil saja sudah barang pasti akan mampu mengurangi langkah langkah atau niat prilaku korupsi. Ado juga memberikan masukan, bupati jangan asal menerima prodak open biding yang dilakukan mantan Pj Bupati Bandung Barat, Ade Zakir yang saat ini menjabat sekda. “Harus ditelaah kembali dan harus dikaji lebih dahulu. Apakah ini besar maslahat atau mudarat, harus hati-hati tidak usah tergesa-gesa melantik prodak sebelumnya,” pungkas Ado. ****
