RAGAM DAERAH– Banyaknya bakal calon kepala daerah (Balonkada) yang maju di Pilkada KBB, mejadi fenomena yang menarik. Ada apa dengan KBB? Sehingga menjadi rebutan para elit politik.
Persoalan itu yang menbuat miris, Pemerhati Kabupaten Bandung Barat (KBB), Agus Yasmin. Kang AY–sapaan akrab Agus Yasmin berpandangan, pilkada jangan dijadikan ajang kebutuhan elit politik semata. Namun pilkada harus menjadi kebutuhan masyarakat yang dapat melahirkan pemimpin yang mahir dalam tata kelola pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat. “Esensinya, partai belum berbuat apa-apa secara maksimal di pilkada ini jangan membuat konflik dalam pilkada ini,” kata AY sapaan akrab Agus Yasmin, Selasa 16 April 2024.
AY mengatakan, dirinya masih mau memperhatikan KBB karena memiliki tanggung jawab moral, dengan situasi dan kondisi saat ini. Apalagi dirinya ikut mengesahkan dan menandatangani berdirinya KBB saat menjabat sebagai ketua dewan.
Soal hibah dari pemda yang diberikan kepada KPU, Baswalu juga untuk pengamanan, menjadi sumbangan ril dari masyarakat karena diambil dari retribusi daerah. “Maka dari itu esensinya harus dikembalikan lagi untuk kebutuhan publik, siapa calon yang ideal menurut pandangan publik bukan kacamata elit partai,” sebutnya.
Hal itu, lanjut AY, harus menjadi ruang kepada para kandidat untuk mampu melakukan penguatan sosial politik di basis. “Jadi saya melihatnya pilkada hari ini sangat elitis tanpa melibatkan publik ” sebutnya.
Tentunya, kata AY, peran media massa sangat penting dalam mendorong semangat publik agar merasa memiliki pilkada dan merasa membutuhkan figur pemimpin. “Artinya nanti publik akan paham tidak mau memilih pemimpin yang dekat dengan masyarakat,” ungkapnya.
AY juga mengakui, jika Bandung Barat terlahir bukan dari pemberian, melaikan dari gerakan politik yang dimotori oleh para pendiri Kabupaten Bandung Barat. “Para tokoh juga mestinya harus mempunyai peran maksimal menguatkan kembali kepada publik untuk memberikan filter siapa saja calon yang pantas dan layak,” katanya.
Setelah menilai dan melihat, sebut AY, publik secara bersama-sama akan mendaftarkan para kandidat kepada partai politik. “Dengan begitu, politik akan dinamin jangan kemudian seseorang merasa besar merasa mampu tapi elitis dilihat dari kacamata sekelompok kecil para elit politik jika itu dilakukan yang rugi masyarakat juga karena tidak mendapat apa-apa,” sebutnya.
Nah apabila ada pejabat atau mantan pejabat yang ikut dalam kontestasi pilkada mesti diperiksa track recordnya, baik di inspektorat maupun di aprat penegak hukum (APH). “Apakah betul pejabat yang purna tugas tersebut tidak memiliki persoal hukum. Jangan sampai kebiasan jeleknya karena dia punya salah menjadi sebuah karakter dalam kepemimpinannya nanti,” pungkasnya. ***
