NGAMPRAH– Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2022 tengah dalam pembahasan antara Pemkab Bandung Barat dan DPRD KBB.
Apakah anggaran itu benar-benar pro rakyat atau tidak? Pendiri Bandung Barat Asep Suhardi menyebutkan, sebenarnya mudah postur anggaran bisa dilihat dari buku putih APBD.
“Bisa terlihat anggaran dipakai bancakan atau tidaknya oleh eksekutif dan legislatif atau memang disalurkan untuk kebutuhan masyarakat,” ujar Asep Suhardi, Senin (29/11/2021).
Pihak eksekutif di Bandung Barat, sebut Ado–sapaan akrab Asep Suhardi, tidak berani menyebutkan eksekutif KBB trauma berurusan dengan Komisi Pembertantas Korupsi (KPK) meskipun sudah dua kali berurusan dengan KPK.
“Mereka tidak kapok bahkan sudah percaya diri beranggapan yang memberi tidak akan terjerat hukum,” katanya
Ado berharap, KPK kembali untuk memantau dan mendalami sejumlah kasus dari mulai pembahasan anggaran di Bandung Barat.
“Awal mula korupsi itu diawali dari kongkalingkong anggaran. Untuk apa KPK dua kali menjerat dua Bupati KBB kalau korupsi masih tetap berlanjut bukankah tujuan menangkap bupati itu untuk memberantas korupsi,” tuturnya.
Ado berharap, APBD 2022 berpihak kepada masyarakat dan tujuan utamanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Plt Bupati Bandung Barat bersama Sekda sebagai pimpinan eksekutif harus menjamin bahwa anggaran 2022 akan pro rakyat ,dan berilah jaminan kepada masyarakat bahwa pemerintahan KBB sudah bersih dari korupsi,” pungkasnya. ***
