NGAMPRAH– Anggota DPRD KBB Fraksi Golkar, Dadan Supardan menerima keluhan dari kepala sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ada di Kabupaten Bandung Barat.
Keluhan itu, terkait mahalnya mengurus perizinan izin mendirikan bangunan (IMB) dan juga izin oprasional sekolah yang variatif besarannya Rp 12 juta hingga Rp 15 juta.
“Mahalnya proses perizinan itu tidak sebanding dengan keadaan sekolah di KBB yang kebanyakan menggratiskan biaya kepada siswanya,” kata Dadan kepada ragam daerah, Minggu (24/10/2021).
Dadan menyebutkan, PAUD di KBB hampir merata ada di setiap RW. Bahkan dalam satu desa ada 10-15 PAUD. “Aturan perizinan yang mahal itu memang mesti direvisi di wilayah pendidikan,” katanya.
Soal itu, kata Dadan, DPRD KBB akan mengevaluasi regulasi izin mendirikan bangunan dan izin oprasional sektor pendidikan.
“Keluhan itu terjadi juga di pondok pesantren. Seharusnya tolong lah fasilitasi dan dibantu jangan sampai mereka terbebani biaya yang tidak terjangkau,” katanya.
Pihaknya juga menyayangkan, Pemkab Bandung Barat demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus membankan sektor pendidikan.
“Jangan samakan biaya izin mendirikan bangunan dan izin oprasional dengan PAUD yang ada di Kota Baru. Di Kampung-kampung rata-rata kan biaya pendidikan juga digratiskan kepada siswanya. Bahkan gaji tenaga pengajarnya pun sangat kecil,” pungkas Ketua DPD Golkar KBB ini. ***
