RAGAM DAERAH– Rotasi mutasi 97 pejabat Bandung Barat di era Bupati Hengky Kurniawan mendapat sorotan tajam.
Sebanyak 19 pejabat Tenaga Administrator atau penjabat eselon 3 Kabupaten Bandung Barat (KBB), bakal dikembalikan pada jabatannya semula sebagai tindak lanjut dari Surat Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Nomor: 9361/ B-AK. 02.02./SD/F/2023, Perihal Pengawasan dan Pengendalian Implementasi Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Management ASN di lingkungan Pemkab Bandung Barat per tanggal 10 Oktober 2023.
Kabarnya, mereka akan dikembalikan ke posisi semula pada 19 Oktober mendatang.
Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bandung Barat, Lili Supriatna memandangnya, sebagai kejadian sangat memprihatinkan, dan agar ke depannya dijadikan pengalaman berharga buat para birokrat di KBB.
“Kejadian ini menunjukkan Pemkab Bandung Barat belum profesional dalam tata kelola sumber daya manusia,” kata Lili, Senin 16 Oktober 2023.
Lili juga memandang, jika 19 pejabat yang dikembalikan pada jabatan semula sebagai korban kebijakan. “Mereka (19 pejabat) hanya menerima jabatan saja dari pimpinannya. Tapi ini menjadi harga diri baik untuk dirinya maupun keluarga. Ya semestinya dipertimbangkan secara kemanusian,” ungkapnya.
19 pejabat tersebut juga tidak harus menanggung risiko dari korban kebijakan pimpinan. ” Seharusnya Tim Penilian Kinerja (TPK) dan Bupati Hengky juga diberi sanksi. Jadi saya menyesalkan kalau risiko tersebut harus ditanggung oleh 19 pejabat yang menjadi korban kebijakan,” tutur Lili.
TPK juga, kata Lili akan di periksa khusus oleh Irjen Kemendagri. “Pasti ini akan buka-bukaan. Karena kalau terbukti TPK ikut bermain, bisa langsung nonjob. Dari pada Pak Sekda, kapala badan, asisten dan Inspektur nonjob mending dibuka proses rapatnya jika TPK yang diketuai sekda main-main dalam romut ini,” tutur Lili.
Kejadian tersebut juga Lili menduga, ada tindak pidana korupsi. Makanya Lili meminta Pj Bupati Bandung Barat, Arsan Latif agar all out dalam membereskan manajemen birokrasi di Bandung Barat yang carut marut. “Saya mengusulkan ke depan Pak Pj Bupati bisa menggandeng aparatur penegak hukum tipikor atau KPK untuk mengungkap kasus ini secara total yang dapat memberikan efek jera terhadap bupati yang akan datang,” pungkasnya. ****
