RAGAM DAERAH– Perjuangan Forum Masyawarah Mufakaat Bandung Barat (FM2BB) menyuarakan penolakan calon kepala daerah dari kalangan artis yang diusung partai politik (Parpol), makin santer saja.
Terbukti, FM2BB yang dikomandoi, Haji Budi Sudarajat sebagai penyokong dana gerakan tersebut, menyiapakan 1000 lebih baligho penolakan calon artis yang saat ini tengah mengadu peruntungan di KBB.
Tak tanggung-tanggu, baligho yang disebar berukuran besar layaknya baligho para artis yang nyalon sambil tebar pesona. “Ieu keur nyieun 1000 deui baliho jang sa KBB karek 250 baligho,” kata Haji Budi, Rabu 31 Juli 2024.
Haji Budi mengutarakan alasan penolakan calon kepala daerah dari kalangan artis. Menurutnya, permasalahan kian bertambah saat bupati dari latar pesohor melanjutkan kepemimpinan di KBB.
Berdasarkan data dan fakta, merebak bau tak sedap soal defisit anggaran, utang pinjaman daerah, gagal bayar pada pihak ketiga, dan gaji tenaga kerja kontrak
(TKK) yang dipangkas setengahnya, serta kebijakan rotasi-mutasi jabatan yang dibatalkan oleh pemerintah pusat, di akhir masa jabatannya. “Harapan akan adanya pemulihan dan pembenahan dimasa pimpinan baru KBB hasil pengiriman pemerintah pusat telah kandas pula, walaupun diagnosa terhadap berbagai
penyakit kronis di Pemerintahan KBB telah dilakukannya, namun upaya recovery selama sembilan bulan berkuasa belum signifikan menunjukan keberhasilan, bahkan nasib naas keburu menimpa sebelum akhir masa jabatannya,” katanya.
Peran elit-elit politik yang bercokol di legislatif, kata Budi, sebagai bagian dari sistem pemerintahan kurang peduli pada kebutuhan masyarakat, serta peran dan fungsi birokrasi yang lebih memihak pada kepentingan pribadi, telah membuat tata kelola pemerintahan di KBB semakin
carut marut. “Bandung Barat sedang ada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, kondisi Bandung Barat sedang “Sakit Kronis”. Bandung Barat membutuhkan seluruh steakholders penyelenggaraan pemerintahan untuk recovery kondisinya yang carut-marut,” ungkapnya.
Saat ini, lanjutnya, upaya recovery melalui pembenahan dan pembaharuan bukan lagi ranah kewenangan elit-elit politik dan birokrasi, tetapi seluruh elemen masyarakat Bandung Barat pun menjadi penting untuk berpartisipasi aktif dan positif di dalamnya.
“Pemulihan, pembenahan, dan pembaharuan ke arah yang lebih baik untuk Bandung Barat, tentu saja tidak mungkin dapat dicapai hanya dengan komitmen saja, namun perlu disertai pula oleh pemahaman dan kesadaran pada langkah mana yang harus ditempuh? dan
tindakan apa yang perlu dilaksanakan? Agar tujuan yang diharapkan dapat terwujud,” pungkasnya. ***
