NGAMPRAH– Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus berusaha, baik di tingkat pusat hingga daerah bahwa lembaga pendidikan pesantren ini diapresiasi baik dari segi anggaran maupun kebijakan.
“Sementara itu saat ini kami (PKB) telah menginisiasi rancangan peraturan daerah (Raperda) pesantren yang telah masuk pada Prolegda tahun 2021,” kata Ketua DPC PKB KBB, Asep Dedi disela peringatan Hari Santri Nasional yang digelar PCNU KBB di Gedung HBS Jumat (15/10/2021).
Ia berharap, Pemkab Bandung Barat memiliki formulasi yang jelas terkait kebijakan yang berpihak pada lembaga pendidikan pesantren agar keberadaan pesantren tetap diminati masyarakat.
“Kalau berbicara pesantren, di Kabupaten Bandung Barat ini cukup banyak termasuk dari kekurangan infrastruktur. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan sekali kehadiran pemerintah,” ujarnya.
Dedi juga meminta Pemkab Bandung Barat merespon kebijakan pemerintah pusat terkait pendanaan pesantren.
“Ketika pendidikan umum dengan anggarannya yang sudah dialokasikan baik dari APBN maupun sampai ke daerah sebesar 20 persen. Sementara untuk pendidikan pesantren sampai hari ini belum jelas,” katanya.
Ia menambahkan, dengan kehadiran Undang-undang pesantren dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 tentang pendanaan pesantren segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah (Perda).
“Diharapkan ini bisa dipertegas dan diapresiasi oleh pemerintah daerah dengan direspon. Jangan sampai santri sebagai fondasi karakter bangsa dan moralitas akhlak bangsa ini dipandang sebelah mata,” tegasnya.
Dukungan Perda ini penting untuk mengatasi sejumlah masalah yang dihadapi oleh pesantren. Mulai dari infrastruktur yang kurang memadai hingga kurang dilirik oleh masyarakat.
“Sekarangkan pesantren makin turun peminatnya. Semoga dengan adanya Perda Pesantren di KBB akan jadi daya dukung anggaran dan pengembangan lainnya,” jelasnya. ***
Mantap kang Asded, lanjutkan keberpihakkan kpd Ponpes, khususnya di KBB, umumnya di Indonesia.