APABILA memperhatikan Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2024 Tentang Pelantikan Gubernur/Bupati/Walikota beserta Wakilnya, sebagai hasil pilkada 2024, bahwa terdapat dua tahap, yaitu bagi daerah yang tidak ada perselisihan hasil perhitungan suara, untuk pelantikan gubernur dan wakilnya akan diselenggarakan pada tanggal 7 Pebruari 2025, dan bagi bupati/walikota dan wakilnya akan diselenggarakan pada tanggal 10 Pebruari 2024 .
Sedangkan bagi daerah yang mengajukan gugatan perselisihan hasil perhitungan suara ke Mahkamah Konstitusi (MK), akan menunggu hasil putusan MK. Bandung Barat saat ini tercatat di MK sebagai daerah yang bersengketa.
Namun menurut informasi, konon pihak yang mengajukan gugatan menemui kesulitan untuk melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi. Sehingga tidak menutup kemungkinan KBB termasuk tahap pertama yang melakukan pelantikan Bupati/Wakil Bupati tanggal 10 Pebruari 2024 oleh Gubernur Jawa Barat bertempat di Gedung Merdeka Bandung bersama daerah lainnya.
Dari berbagai diskusi di ranah publik, banyak pihak bernada pesimistis terhadap kepemimpinan baru ini, mengingat berbagai permasalahan di KBB yang menunjukkan sedang tidak baik-baik saja.
Hal ini ditandai dengan dua plus satu Bupati sebelumnya terjerat kasus korupsi. Sehingga memunculkan sebuah pertanyaan besar, “Mampukah duet kepemimpinan Jeje Richee Ismail dan Asep Ismail memimpin KBB”?
Kebanyakan penilaian terhadap calon Bupati/ Wakil Bupati Terpilih ini hanya dilihat dari aspek “Treck record”, yang tidak berpengalaman di wilayah pemerintahan daerah semata. Padahal dari sisi berbeda, Jeje Richee Ismail sebagai sosok kaula muda yang bergerak dibidang “entertainment” ini sudah barang tentu potensi dan karakter kaula muda biasanya memiliki potensi kreatifitas dan inovasi yang akan mewarnai penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam mengembangkan potensi daerah melalui pengembangan agro Industri dan Investasi.
Selain daripada itu, kinerja pemerintahan yang saat ini dipimpin oleh Pj. Bupati Ade Zakir atas hasil evaluasi pemerintah pusat dengan pengukuran 10 indikator capaian kinerja pemerintahan yang terdiri dari, pengendalian inflasi, penanggulangan stunting, BUMD, kemiskinan ekstrim, layanan publik, pengangguran, kesehatan, penyerapan anggaran, program unggulan, dan lingkungan hidup menunjukkan trend yang meningkat dan dinilai baik.
Sehingga melalui terciptanya sinergitas trio kepemimpinan daerah antara bupati, wakil bupati dan sekda yang saat ini menjadi Pj. Bupati, akan tercipta iklim kerja yang kondusif yang pada gilirannya ekspektasi masyarakat tentang perkembangan perbaikan menuju kearah yang lebih baik sangat dimungkinkan terjadi.
Di samping itu, para penggiat dan aktifitas masyarakat akan terus mengawal dengan memberi masukan dan kritik konstruktif guna menciptakan “check and balance” penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisiparif, dan akuntabel. Wallohu A’lam (djamukertabudi)
