PADALARANG– Gelombang aksi unjuk rasa menolak penolakan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) terus bergulir.
Di Kabupaten Bandung Barat (KBB), gelombang penolakan itu disuarakan
ribuan massa Aliansi Ormas, OKP dan LSM KBB. Mereka menggeruduk Gedung DPRD KBB Jalan Raya Padalarang, Selasa (14/7/2020).
Lengkap menggunakan atribut organisasinya masing-masing, para demontrans mendapat pengawalan ketat dari aparat Kepolisian dan TNI.
Aparat terpaksa menutup pintu gerbang Gedung DPRD KBB, sehingga para demontrans hanya bisa berorasi di Jalan Raya Padalarang. Tak pelak, kemacetan arus lalu lintas terjadi.
Demontrans menyerukan tentang penolakan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP), juga mendukung penuh sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan menolak dengan keras Neo Komunisme dan meminta membatalkan RUU Omnibus Law.
Para demontrans menyerukan dengan lantang tentang aspirasinya melalui orasi mereka.
Perwakilan demontrans dibolahkan masuk. Mereka diterima langsung di ruang Banmus DPRD KBB oleh Ketua DPRD KBB Rismanto, Wakil Ketua Ayi Sudrajat, Ketua Komisi 4 Bagja Setiawan, Wakl Ketua Komisi 4 Amung Makmur, Ketua Komisi 3 Iwan Ridwan, Ketua Bapemperda Piter Juandys dan Ketua Komisi 1 Wendi Sukmawijaya.
“Kedatangan kami di sini meminta petisi dari para wakil rakyat, jangan sampai menyetujui RUU itu. Karena ini sangat berbahaya menyangkut ideologi bangsa ini,” ujar Ketua Markas Daerah Komando Pejuang Merah Putih (KPMP) Jabar, Deni.
Oleh sebab itu, aliansi mendorong DPRD KBB untuk segera menandatangani petisi tersebut dan menyampaikannya ke DPR RI. Karena hingga saat ini, kata Deni pembahasan RUU tersebut masih berjalan di DPR RI.
Ia menegaskan, apabila aspirasi yang akan disampaikan para wakil rakyat ini tidak digubris oleh DPR RI maka aliansi akan mengerahkan massa lebih banyak lagi. “Kami tidak segan-segan akan bawa massa lebih banyak lagi kalau suara kami tidak didengar,” tegasnya.
Ketua DPRD KBB Rismanto berjanji akan menyampaikan aspirasi dari Aliansi Ormas, OKP dan LSM KBB. Pada intinya, Dewan KBB satu visi dengan MUI dan yang diserukan aliansi.
“Kami sepakat di dewan, untuk mendesak agar RUU itu dikeluarkan dari Prolegnas. Kami juga punya sikap yang sama dengan MUI, terkait RUU itu,” ucapnya. ***
2020-07-14
