RAGAM DAERAH– Bupati Bandung Barat, Jeje Richie Ismail harus dihadapkan dengan berbagai persoalan jelang 100 hari kerjanya. Salah satunya persoalan rotasi mutasi (Romut) yang berujung kalah di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung atas gugatan yang dilayangkan mantan Kepala Bapedalitbangda, Rini Sartika.
Kendati begitu, Pendiri Bandung Barat, Asep Suhardi menyarankan, Pemda Bandung Barat tidak perlu membuang energi untuk melakukan banding. “Yang perlu itu evaluasi di internal supaya tidak terjadi lagi hal yang sangat memalukan ini. Bupati Jeje harus bergerak cepat untuk melakukan evaluasi mencari tahu apa masalah detailnya kenapa bisa kalah di PTUN,” ujar Ado–sapaan akrab Asep Suhardi, Sabtu 5 April 2025.
Evaluasi terhadap kualitas kinerja birokrat sangatlah penting dilakukan oleh Bupati Bandung Barat, Jeje Richie Ismail. Hal itu tentunya, untuk menghindari kesalahan serupa di masa yang akan datang. “Persoalan romut hingga tingkat PTUN menandakan buruknya reformasi birokrasi di masa lalu. Nah kesalahan di masa lalu jangan sampai menular ke masa yang akan datang,” kata Ado seraya menyebutkan, dirinya sudah mewanti-wanti agar tidak terburu-buru soal romut tapi pelajari dulu secara teliti prilaku ASN mana yang bekerja profesional mana yang bersikap penjilat. “Supaya kesalahan serupa tidak terjadi di pemerintahan Pak Jeje harus ditelaah secara detail misalkan ada tidak indikasi jual beli jabatan di masa lalu,” kata Ado.
Sebaiknya, saran Ado, bupati segera menggandeng tim ahli dalam bidang tata kelola pemerintahan. “Hal itu untuk mewujudkan reformasi birokrasi sesuai dengan visi dan misi AMANAH,” kata Ado.
Ado juga menyarankan, agar Bupati Bandung Barat, Jeje Richie Ismail bersama pasangannya, Asep Ismail tidak usah sungkan untuk bertanya langsung kepada Gubernur Jawa Barat soal tata kelola pemerintahan. “Termasuk juga soal tata kelola anggaran yang sekarang mau diluncurkan, segera koordinasi dengan Pak Gubernur agar tidak ada kebocoran atau pun titipan anggaran supaya tercapai APBD sehat 2025 dan saya yakin Pak Gubernur bisa mengevaluasinya,” pungkas Ado. ***
