PADALARANG- Ketua Majelis Permusawaratan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Bandung Barat, Deniswara mengaku miris dengan kondisi pelayan masyarakat di Pemda KBB masih stagnan. Kondisi saat ini, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat tengah dirundung ke galauan pascapersoalan hukum yang menjerat tiga kepala SKPD yang melibatkan juga Bupati Bandung Barat, Abubakar.
Padahal, masyarakat membutuh pelayanan yang cepat ditengah kondisi persoalan hukum ini. “Saya menyikapi ini tanpa ada unsur politik saya hanya minta pelayanan pemerintah daerah bisa berjalan normal kembali,” ujar Denisswara ditemui di Padalarang, Minggu (15/4/2018).
Pascapersoalan hukum itu, pelayanan di Pemda Bandung Barat harus diakui sempat tersendat. Diakui Denis, para pimpinan SKPD dari mulai tingkat kepala dinas, kepala bidang dan kepala seksi sulit untuk ditemui. “Jadi biarlah persoalan hukum menjadi ranahnya yang berwenang. Namun soal pelayanan kepada masyarakat jangan sampai tersendat,” tegas Denis yang mewakil organisasi kepemudaan (OKP) di Bandung Barat ini.
Tentunya juga Anggota Fraksi Golkar DPRD KBB ini sempat menyentil kepada Pemda KBB agar mengutamakan pelayanan masyarakat untuk warga Bandung Barat. “Mesti ada kesinergisan dalam hal pelayanan untuk warga Bandung Barat jangan dari luar dulu,” sindirnya. (wie)
Copyright secured by Digiprove 