BERDIRINYA Kabupaten Bandung Barat (KBB) sebagai daerah otonomi baru tidak terlepas dari peran serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Proses pemekaran KBB-pun, secara resmi didorong oleh dewan berdasarkan aspirasi masyarakat.
Perjalanan aspirasi masyarakat tentang pemekaran KBB, cukup panjang dan berliku. Walaupun akhirnya pada tahun 2017, aspirasi pemekaran KBB mencapai final. Pemerintah pusat, menyetujui terbentuknya KBB sebagai daerah otonomi baru. Hingga kini, tepatnya pada 19 Juni 2018 usia KBB mencapai 11 tahun.
Sekadar flashback saja, bisa terbentuknya KBB berkat campur tangan dewan. Saat itu yang ikut andil menyampaikan aspirasi tentang pemekaran KBB adalah DPRD Kabupaten Bandung, kemudian secara berjenjang ditanggapi DPRD Jawa Barat dan disampaikan ke DPR RI. Sementara Dewan KBB, yang terbentuk mulai masa jabatan 2004-2009, masa jabatan 2009-2014 dan masa jabatan 2014-2019, tinggal mengawal perjalanan KBB sesuai amanat pemekaran.
Sepanjang KBB terbentuk, DPRD KBB cukup berhasil mengawal Pemkab Bandung Barat dalam menjalankan berbagai program pembangunan. Bahkan torehan keberhasilan tersebut, tidak hanya berbentuk fisik saja dengan infrastruktur yang cukup memadai. Namun berbagai prestasi Pemkab Bandung Barat, bisa ditorehkan berkat dukungan penuh dewan. Sebelas tahun, dewan mendorong program pembangunan di KBB demi mensejahterakan masyarakatnya.
Perjuangan keras aparatur Pemkab Bandung Barat dalam menggulirkan program pembangunan sebagai daerah otonomi baru, dipresiasi baik oleh dewan. Hal itu bisa dibuktikan dengan disetujuinya sejumlah anggaran pembangunan yang diajukan eksekutif ke legislatif.
Dalam bingkai mitra kerja yang baik, maka antara Pemkab Bandung Barat dan DPRD KBB-pun telah menunjukan keberhasilannya, Dewan menilai, ada beberapa program pembangunan yang berhasil dilaksanakan Pemkab Bandung Barat. Salah satunya di bidang kesehatan. Pemkab Bandung Barat berhasil membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cililin, Lembang dan Cikalongwetan serta 32 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang tersebar di 16 kecamatan.
Hal itu, tentunya sebagai salah satu layanan dasar bagi masyarakat tentang kesehatan. “Sektor kesehatan menjadi bagian penting dalam pembangunan manusia seutuhnya. Karena kesehatan sesungguhnya memiliki keterkaitan dengan pembangunan ekonomi masyarakat. Kesehatan juga memiliki dampak langsung terhadap produktitas masyarakat,” ujar Ketua DPRD KBB Ida Widaningsih.
Sektor kesehatan bukan satu-satunya yang mendukung terwujudnya masyarakat KBB, sesuai amanat pemekaran. Sektor pendidikan juga merupakan prioritas arah pembangunan KBB. Di dalam sektor pendidikan, dewan mendorong agar sarana dan prasarananya dilengkapi dan diperbaiki. Setiap tahun, anggaran pemerintah dialokasikan bagi pembangunan sekolah formal maupun non formal.
Tujuan pembangunan di bidang pendidikan tersebut, tentu saja semata-mata sebagai upaya KBB dalam mencerdaskan masyarakat. Sarana penunjang lainnya pada sektor pendidikan, KBB menggenjot minat baca masyarakat yang berakhir dengan torehan prestasi. Empat desa di KBB meraih penghargaan program Perpuseru Tingkat Nasional.
Penghargaan tersebut diberikan atas dedikasi dan komitmen desa yang menjadikan perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Empat desa tersebut yakni Desa Cibodas Kecamatan Lembang, Desa Nanggeleng Kecamatan Cipeundeuy, yang meraih penghargaan Purpeseru Nasional Perpustakaan Desa Terbaik. Dua desa lainnya, Desa Giriasih Kecamatan Batujajar dan Desa Mekar Mukti Kecamatan Cihampelas yang meraih penghargaan Purpeseru Nominasi Video Impact Terbaik.
Penghargaan di bidang pendidikan tersebut, hanya sebagai contoh kecil saja. Sederet prestasi lainnya berhasil diraih KBB antara lain KBB tercatat sebagai daerah yang meraih nilai sangat tinggi dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap 57 daerah otonom pembentukan 2007-2009. Kriteria penilaiannya berdasarkan data evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemda sesuai PP Nomor 3/2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah dan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan LPPD Pemda. KBB dalam penilaian tersebut mampu meraih skor 3.2589, kemudian Toraja Utara 3.0728, Tangerang Selatan 3.0338 dan Kota Sungai Penuh 3.0242.
Selain memperoleh penghargaan demi penghargaan, capaian pembangunan yang terbilang berhasil juga adalah di bidang pembangunan infrastruktur jalan. Pembangunannya mulai dari wilayah utara, tengah hingga selatan yang hingga saat ini telah mencapai 80 persen lebih dari total jalan milik kabupaten sepanjang 518 kilometer. KBB juga kini telah memiliki gedung pemerintahan di Desa Mekar Sari Kecamatan Ngamprah yang cukup refresentatif dibangun di atas lahan seluas 50 ha lebih, dari 100 ha rencana keseluruhan pembebasan lahan. Masyarakat kini bisa menikmati pelayanan dari Pemkab Bandung Barat dari gedung tersebut.
Meski dalam memberikan pelayanannya, di birokras Pemkab Bandung Barat dinilai dewan masih kurang optimal. Dewan berharap pelayanan terhadap masyarakat tersebut, seperti pelayanan prima di lembaga swasta. “Pelayanan public di Pemkab Bandung Barat masih harus ditingkatkan lagi agar masyarakat bisa menikmatinya. Jika memungkinkan, pelayanan di birokrasi pemerintahan “diswastakan” dengan menampilkan orang-orang yang ramah dan menyenangkan. Atau istilah kerennya reinventing government,” tutur Wakil Ketua DPRD KBB dari Fraksi PPP Samsul Ma’arif.
Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRD KBB dari Fraksi Golkar A. Sunarya Erawan memandang jika masyarakat berhak menerima perlakuan baik dengan pelayanan prima. Karena menurutnya, aspirasi pemekaran KBB itupun tidak lepas dari keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan cepat dan mudah. “Saya kira sudah waktunya, masyarakat KBB menikmati berbagai kemudahan. Kalaupun masih ada yang kurang, ya harus segera diperbaiki,” ucapnya.
Serba-serbi kekurangan Pemkab Bandung Barat tersebut, cukup sampai usia KBB memasuki sebelas tahun saja. Esok atau ke depannya diharapkan, ada perubahan yang signifikan sehingga KBB lebih berkembang dan lebih maju. “Ini adalah PeeR (Pekerjaan Rumah) bagi Bupati/ Wakil Bupati baru. Pasangan inilah yang kita harapkan bisa mewujudkan perubahan, terlepas siapapun yang terpilih nantinya,” tutur Wakil Ketua DPRD KBB dari Fraksi Gerindra Hannes Lise. (adv)
Copyright secured by Digiprove 