RAGAM DAERAH– Perjuangan seluruh elemen tokoh masyarakat di bawah koordinasi KPKBB, dengan dukungan positif dari Bupati dan DPRD Kabupaten Bandung, serta Gubernur dan DPRD Provinsi Jawa Barat, akhirnya pada tanggal 2 Januari 2007 ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat.
Tujuan dari pemekaran daerah itu akan memberi manfaat yang seluas-luasnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Indikator kesejahteraan ini terlihat dari peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, pelayanan publik dan infrastruktur.
Jika kita melihat potensi yang dimiliki KBB itu sangat luar biasa. Dengan jumlah penduduk 1.859.636 (Thn 2023 = Sumber BPS). Memiliki letak Geografis yang strategis yaitu sebagai gerbang masuk kawasan strategis nasional (KSN) Cekungan Bandung.
Ditambah melimpahnya sumber daya alam yang luar biasa, sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, tambang dan mineral (PLTA Cirata, Saguling, upper Cisokan), wisata alam dan budaya. Itulah modal dasar KBB untuk menjadi daerah yang subur, makmur masyarakatnya sejahtera.
Lalu apa yang terjadi dengan 17 tahun berdirinya KBB. Ternyata kondisinya “Jauh panggang dari api”. Ungkapan muncul ketika sesuatu yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang di ekspetasikan.
Kenyataan yang terjadi, berdasarkan data BPS tahun 2023, angka kemiskinan sebanyak 179,43 ribu atau 10,52 %.
Angka tersebut berada di atas rata-rata Jabar yang hanya 7,62% di tahun 2023.
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) masih cukup tinggi diangka 8,11 atau diatas rata-rata Jabar yang hanya 7,44.
Indeks pembangunan manusia (IPM) baru diangka 70,33 atau di bawah rata-rata Jabar 74,24.
KBB berada di peringkat 21 dari 27 Kabupaten/ kota di Jawa Barat.
Indeks gini (gini ratio) masih tinggi 0,343. Artinya masih ada ketimpangan yang besar, tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah.
Pendapatan perkapita baru diangka 29 jt, atau di bawah rata-rata Jabar 52,65 juta. Seberapa besar kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Bandung Barat dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat?
Ditambah beberapa permasalahan pembangunan seperti Kualitas SDM, pembangunan ekonomi inklusif, penerapan reformasi birokrasi yang belum optimal, kualitas lingkungan hidup dan pemerataan infrastruktur wilayah yang belum optimal.
Laju pertumbuhan ekonomi 5,52%.
Itulah 5 gambaran gambaran capaian indikator makro pembangunan di KBB Dengan kondisi seperti yang disampaikan diatas, pertanyaannya:
Seberapa puas masyarakat terhadap pelayanan Pemerintahan Bandung Barat?
Pertanyaan tersebut muncul dikarenakan stigma yang muncul kepermukaan beberapa hari ini adalah hatrick nya ‘Pupuhu’ tersandung masalah hukum.
Semakin menguatkan asumsi bahwa terjadi salah urus, salah perencanaan yang mengakibatkan terjadinya devisit anggaran, beban hutang yang besar ke pihak ketiga termasuk SMI. Padahal ABPB KBB sudah cukup besar 3,1 T. Dengan PAD diangka 700 M.
Semoga refleksi ini menjadi bahan pelajaran untuk kita, supaya ke depannya lebih baik. Dengan semangat 17 sesuai hari jadi juga dengan semangat pemimpin baru Pj. Bupati. kita semua bergandengan tangan, bersinergi untuk mewujudkan cita-cita pemekaran. ***
Penulis.
Holid Nurjamil
(Ketua Pusat kajian politik, ekonomi dan Pembangunan)
