NGAMPRAH– Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Rahmat Mulyana menyoroti proses pengadaan dan mekanisme pendistribusian bantuan traktor oleh Pemda KBB. “Saya masih ingat leading sektornya diantaranya dinas pertanian. Pendistribusian traktor kalau enggak salah bulan Februari 2019 menjelang kampanye pileg dan pilpres,” ujarnya.
Ramul– sapaan akrabnya mempertanyakan, sebelum dibagikan bagaimana proses pengadaannya? “Karena menurut sepengetahuan saya traktor itu kan belanja modal bukan pula hibah bansos. Kalau belanja modal seharusnya traktor itu berada di gudang yang disediakan dinas pertanian bukan langsung di distribusikan ke para kelompok tani, dan kalau pun mau dipinjam pakai ke kelompok tani seharusnya melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan,” sebutnya.
Menurutnya, traktor hilang bukan tanggung jawab petani tapi tanggung jawab pemerintah daerah. “Emang sebaiknya pihak aparat penegak hukum atau inspektorat bersama-sama dengan komisi 2 melakukan tinjauan ke gudang penyimpanan traktor, dan kalau pun sudah dipinjam pakaikan nanti bisa dilihat dari dokumen pinjam pakai yang dikeluarkan pihak pemda,” tandasnya. ****
