NGAMPRAH- Pascapersoalan hukum yang menjerat Bupati Bandung Barat Abubakar dan tiga kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung Barat (KBB), pelayanan di Kantor Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (KBB) nyaris lumpuh.
Persoalan itu, yang dikeluhkan salah seorang deklarator Kabupaten Bandung Barat yang tergabung dalam Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (KPKBB), Asep Suhardi.
Ado–sapaan akrabnya mendesak Plt Bupati Bandung Barat, Yayat T Seomitra dan Sekda Bandung Barat, Aseng Djunaedi segera melakukan sidak ke setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
“Pascapenangkapan operasi tangkap tangan yang melibatkan bupati sampai saat ini pelayanan masyarakat masih lumpuh dikarenakan Kantor SKPD KBB masih pada kosong,” ujar Ado di Padalarang, Selasa (17/4/2018).
Menurut Ado, untuk memulihkan pelayanan masyarakat, Bupati Yayat T Soemitra bekerja sama dengan sekda harus segera mengadakan sidak agar mengetahui kondisi pelayan masyarakat yang sesungguhnya.
“Situasi berduka jangan terlalu berlarut biarkan proses hukum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, tapi pelayan kepada masyarakat jangan sampai lumpuh,” tandasnya. (wie)
Copyright secured by Digiprove 