RAGAM DAERAH–Reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah untuk mengubah sistem penyelenggaraan pemerintahan, khususnya terkait kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia. Reformasi birokrasi bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
“Kami akan mendukung sebagimana dengan cita-cita pak bupati di sela-sela kampanye bahkan di waktu sambutan setelah pelantikan selalu menyampaikan mengenai keinginan birokrasi yang berada di lingkungan Pemkab Bandung Barat menjadi profesional, adaptif, berintegritas, dan bersih dari korupsi,” kata Ketua Komisi 1 DPRD KBB, Sandi Supyandi, Selasa 15 April 2025.
Hal itu juga menjadi fokus DPRD khususnya komisi 1 untuk bisa mengkaji ulang regulasi dan bagian mana yang harus di evaluasi dan revisi untuk mewujudkan pemerintahan yang betul-betul menjadi abdi negara. Pelayan masyarakat yang cepat tepat tidak berbelit-kelit karena reformasi birokrasi merupakan bagian dari tuntutan reformasi secara total yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, dan hukum. “Meskipun menjadi PR yang masih berat tapi inilah kenyataan sebagai pemerintahan yang harus bisa memutasi diri lebih baik lagi,” kata Sandi.
Sandi mengatakan, bukan lagi berharap tapi akan menekankan apa yang menjadi visi-misi yang dikampanyekan. “Hal itulah yang harus dilaksanakan oleh Pak Bupati karena road mapnya tentunya sudah jelas dan selalu disampaikan pada waktu perhelatan politik. Waktunya sekarang mewujudkan yang menjadi pemenang dalam kebaikan politik tersebut,” tutur Sandi.
Kalaupun ada penataan dari sekda mengenai pembenahan dan alur penggunaan gedung dewan akan lihat dampaknya, karena urusan pemerintah yamg paling utama memudahkan pelayanan publik itu harus menjadi dampak pelayanan publik menjadi lebih cepat, tepat, dan profesional.
“Jangan sampai baru mau ditata sudah ramai, beri kesempatan untuk menata secara sistem dan road map yang jelas, kalau tidak berdampak baru kita evaluasi,” katanya.
Terlalu banyak pekerjaan rumah yang memerlukan kolaborasi dan masukan sifatnya buat kebaikan bersama.
“Yang menyampaikan kan baru katanya. Kita liat tatakelola 2-3 bulan ke depan realisasinya seperti apa? Karena rencana awal RPJMD saja baru akan dilaksanakan hari ini,” ungkap Sandi.
DPRD akan bekerja sesuai tugas dan fungsinya menjalankan pengawasan kepada seluruh birokrasi di lingkungan Pemda KBB. “Kita akan memperjuangkan aspirasi masyarakat tentunya,” tandas Sandi. ***
