RAGAM DAERAH–Kondisi Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang mengalami defisit anggaran berdampak besar pada berbagai program yang tertuang dalam RPJMD visi misi Bupati Bandung Barat periode 2019-2023.
Alhasil, kondisi tersebut menuai beragam pertanyaan dan polemik dari berbagai pihak. Bahkan, menjadi catatan tersendiri bagi sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Salah satunya dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KBB yang memiliki banyak catatan atas kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) KBB berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran (LPPA) KBB 2022.
“Ada sejumlah poin yang disampaikan Fraksi PKB KBB dalam pandangan umum terhadap LPPA tahun 2022,” ungkap Ketua DPC PKB, Asep Dedi, Kamis 3 Agustus 2023.
Menurutnya, Fraksi PKB KBB menilai kinerja Pemda KBB masih belum baik lantaran berdasarkan LPPA KBB adanya penurunan penerimaan total pendapatan daerah dan adanya penurunan belanja dan transfer yang telah ditetapkan.
“Realisasi defisit yang mencapai 56,21 persen atau sebesar Rp. 122.317.594.346,94,” tuturnya.
Selanjutnya, tidak selarasnya perencanaan dan realisasi pendapatan daerah dengan belanja daerah.
“Akibat hal itu, banyak permasalahan yang muncul pada tahun-tahun selanjutnya,” ujarnya.
Lantaran banyaknya catatan, terang Asep, maka evaluasi harus dilakukan secara serius terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022.
“Makanya kami (DPC PKB KBB) berharap adanya sinergitas dan masukan dari semua pihak, termasuk masyarakat,” ujarnya. ***
