RAGAM DAERAH– Tahapan Pemilihan Umun Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Bandung Barat (KBB) akan dimulai April 2024.
Soal itu, Korps Alumni Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) KBB memandang penting, sebagai kelompok intelektual muda KBB dengan menggelar diskusi publik, peran pemuda menciptakan pilkada jurdil bagi organisasi kemasyarakatan.
Ketua Korps Alumni KNPI KBB, Ujang Rohman mengatakan, pemilukada merupakan hajat demokrasi untuk memilih pemimpin masa depan. “Walaupun ada dua persepsi soal pilkada yakni positif dan negatif,” kata Ujang Rohman dalam diskusi yang diselenggarakan di Kafe Tibra Cisarua, Kamis 28 Maret 2024.
Persepsi negatif, kata Ujang, memandang pemilukada harus mengeluarkan cost politik yang cukup besar, dan bisa digunakan untuk membangun infrastruktur di daerah. “Biayanya bisa mencapai puluhan miliar rupiah, ya anggaran itu bisa digunakan membangun jalan hingga puluhan kilo meter, sehingga ada yang berpandangan lebih baik pemilukada di selanggaran lewat legislatif saja,” kata Ujro–sapan akrab Ujang Rohman.
Namun persepsi positifnya memandang pilkada, bagian proses demokrasi mengubah wajah daerah lima tahun ke depan lewat pilihan langsung oleh masyarakat. “Jadi bagi kita bagian dari masyarakat pilkada penting karena kita akan menentukan pembangunan lima tahun ke depan lewat visi misi yang akan diterjemahkan dalam RPJMD bupati ke depan,” tuturnya.
Menurut Ujro, pondasi pembangunan KBB sudah ditanamkan oleh pemimpin daerah terdahulu. “Maka terlihat geliat pembangunan tidak hanya level Jawa Barat tapi nasional karena KBB dianggap sebagai gerbang nasional 10 tahun mendatang, KBB akan menjadi kabupaten yang sangat maju,” tuturnya.
Untuk mencapai KBB sebagai kabupaten termaju, Ujro berpandangan tergantung pemimpin ke depan, apakah mempunyai visi misi yang jelas memajukan KBB atau tidak. “Walau pun saat ini KBB dengan berbagai persoalan manajemen pemerintahan yang mesti dibenahi,” tuturnya.
Dirinya pernah menanyakan kepada Bapedalitbangda soal inovasi apa yang sudah dilakukan.” Ternyata tidak ada termasuk anggarannya nyatanya zero. Maka wajar Bandung Barat hari ini perlu penataan ulang,” tutur Ujro.
Kendati begitu, Ujro mengakui, kepemimpinan Pj Bupati Bandung Barat, Arsan Latif sudah melakukan pembenahan manajemen pemerintahan. “Saya melihat ada geliat, Pak Pj mencoba mengembalikan posisi anggaran yang tadinya defisit menjadi tidak defisit, dan itu langkah konkret,” tuturnya.
Sehingga Ujro kembali memberikan pendapat, pemimpin Bandung Barat ke depan bisa memanajemen pemerintahan ke arah yang lebih baik. “Siapapun nanti pemimpinnya nanti mempunyai kewajiban menciptakan tata keloka pemerintahan lebih baik,” pungkasnya.
Hadir dalam kesempatan itu, Komisioner KPU KBB, Cep Suryana, Kepala Kesbangpol KBB, Apung Hadiat Purwoko, Tokoh Pemuda Bandung Barat, Pamriadi, Deklarator Bandung Barat, Asep Suhardi, mantan Ketua KNPI KBB Lili Supriatna, Anggota DPRD Jawa Barat terpilih, Tuti Turimayanti, Anggota DPRD KBB Meti, Tokoh LSM WAJIT Haris Bunyamin, Sekretaris Korps Alumni KNPI, Didin Suhendar juga tamu undangan dari seluruh elemen pemuda dan tokoh masyarakat Bandung Barat. ****
