RAGAM DAERAH–Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, mendapat sorotan dari berbagai pihak. Namun, langkah ini sejatinya merupakan strategi untuk memastikan penggunaan anggaran yang lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat.
Ketua Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) Kabupaten Bandung Barat, Moh Yuziandi, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi ini bukan berarti pemangkasan anggaran secara sembarangan, melainkan pengalokasian yang lebih terarah pada program-program prioritas.
“Efisiensi yang diterapkan Pak Bupati bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah agar lebih tepat guna. Ini adalah bagian dari reformasi tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan efisien,” ujar Yuziandi.
Efisiensi untuk Pembangunan yang Lebih Optimal
Salah satu kritik yang muncul adalah terkait keterlambatan pencairan anggaran bagi sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Namun, menurut Yuziandi, hal ini bukan karena ketidakjelasan kebijakan, melainkan bagian dari proses administrasi yang harus sesuai dengan regulasi.
“Setiap pencairan anggaran harus melewati mekanisme yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memastikan bahwa anggaran digunakan dengan benar dan sesuai peruntukannya,” tambahnya.
Komitmen Transparansi dan Kepentingan Masyarakat
Terkait isu komunikasi antara eksekutif dan perangkat daerah, Yuziandi menegaskan bahwa koordinasi tetap berjalan melalui Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai penghubung antara Bupati dan SKPD.
Selain itu, ia juga membantah anggapan bahwa kebijakan ini hanya menguntungkan segelintir pihak. Sebaliknya, efisiensi anggaran justru memastikan bahwa alokasi dana lebih tepat sasaran, terutama dalam bidang infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik.
“Pak Bupati berkomitmen untuk membangun Bandung Barat dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat akan merasakan dampak positif dari kebijakan ini dalam jangka panjang,” tegasnya.
Dengan demikian, kebijakan efisiensi yang diterapkan bukanlah bentuk penghematan tanpa arah, melainkan langkah strategis untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terus berupaya menjaga keseimbangan antara efisiensi dan kebutuhan masyarakat agar pembangunan tetap berjalan dengan optimal. ***
