NGAMPRAH– Ketua Bapemperda DPRD KBB, Piter Juandys terus mempertahankan hak politiknya saat rapat internal Komisi III terkait lanjutan pembangunan gedung DPRD KBB. “Saya mempertahan hak politik. Jika anggaran lanjutan pembangunan gedung dewan oleh dinas terkait sesuai komitmen antara DPRD bersama Pemkab Bandung Barat,” kata Piter dijumpai redaksi, Kamis (28/11/2019).
Berapa komitmennya? Politisi Partai Demokrat ini menyebutkan, 30:70 % untuk program pembangunan. “15% sudah dicairkan dan pelaksanaan pembangunannya sedang berjalan,” ungkapnya.
Piter mengatakan, saat ini tengah direncanakan dalam pengajuan anggaran 2020. Dirinya menyebutkan, dalam rapat bersama Komisi III, kontraktor pelaksana, Dinas PUPR direncanakan pembangunan lanjutan gedung dewan lima lantai dengan menancapkan pondasi yang kuat. “Namun pencairan 15% dari total anggaran hanya bisa digunakan dua lantai. Apabila tidak ada jaminan 70% disepakati itu dilakukan pembayaran sesuai dengan progres yang ada,” ungkapnya.
Artinya, lanjut Piter, dalam kelanjutan pembangunan gedung dewan, tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. “Kalau meminta jaminan kepada Pemprov Jabar ini bukan kewenangan dari Pemkab Bandung Barat tapi itu jaminan hak bantuan dari provinsi,” jelasnya. Dan itu, kata Piter pernah ditanyakan oleh anggota DPRD KBB Fraksi PKS, Bagja Setiawan kepada Sekda KBB Asep Sodikin. “Jawaban sekda belum dianggarkan di tahun 2020. Memang benar tidak ada namun ini akan diupayakan oleh dinas terkait dalam hal ini PUPR kepada provinsi. Mudah-mudahan bisa dilakukan pencairan atau diprogram di tahun 2020 anggaran perubahan,” beberanya.
Soal itu, Piter menyatakan dalam rapat bersama Komisi III, bahwa 15% anggaran kelanjutan pembangunan gedung dewan dilakukan pencairan. “Kenapa? Gedung yang saat ini tengah digunakan dalam perencanaan juga untuk dibangun Rumah Sakit Ibu dan Anak makanya kita dorong itu demi kepentingan masyarakat juga,” tandasnya. ***
Copyright secured by Digiprove 