RAGAM DAERAH–Respon cepat Bupati Bandung Barat, Jeje Richie Ismail terhadap kondisi eksisting di masyarakat mendapat acungan jempol.
Bupati turun meninjau rumah tidak layak huni (Rutilahu), bencana kebakaran, hingga infrastruktur. “Langkah itu bagus dilakukan oleh pemimpin daerah meninjau ke lapangan,” ujar mantan Birokrat, Apung Hadiat Purwoko, Jumat 25 Mei 2025.
Tapi Apung memberikan masukan, agar anak buah bupati yakni para kepala dinas dan badan harus siap 24 jam apabila mendapat telepon dari bupati. “Tapi apakah siap para kadis ditelepon dan langsung di loudspeaker didengar oleh objek masyarakat,” katanya.
Tentunya, Apung juga minta, penggunaan uang negara ada mekanisme dan tahapan yang harus ditempuh. “Apakah kesiapan para kadis pakai dana talang pribadi atau kesiapan mengikuti mekanisme dan itu jelas targetnya,” ungkap Apung.
Apabila itu dijalankan, lanjut Apung, diperubahan APBD pada triwulan empat, program kerja tersebut bisa terwujud. “Kadis jangan asal asbun yang nantinya bisa jadi bumerang juga kepada Pak Bupati,” kata Apung.
Bupati Jeje juga kata Apung, harus mempunyai nomor kepala dinas yang bisa dihubungi ketika melakukan pengecekan di lapangan. “Agar mempermudah dinas terkait bisa menjelaskan secara teknis terhadap masyarakat seperti penangan jalan di Cihampelas Dinas PUTR bisa menjelaskan dan jadi prioritas dalam APBD perubahan,” ungkapnya.
Temuan Bupati Jeje juga belum tentu sudah tertuang dalam Dokumen Pengguna Anggara (DPA) dinas yang menanganinya. “Mau dari mana anggarannya, kecuali menggunakan dana CSR atau masuk kategori menggunakan biaya tanggap darurat. Jadi harus jelas sumber anggarannya,” pungkas Apung.***
