RAGAM DAERAH– Laskar Anti Korupsi Indonesia LAKI KBB mengingatkan Pemerintah Pusat, Pemda Jabar dan Pemkab Bandung Barat, bahwa Masyarakat Kecamatan Saguling tertinggal dalam percepatan pertumbuhan ekonomi.
Itu disebabkan oleh adanya Proyek Nasional Pembangunan Bendungan Saguling, masyarakat Kecamatan Saguling sudah merelakan tanahnya dijadikan bendungan yang manfaat listriknya bisa digunakan industri dan menerangi listrik sampai ke ujung Jawa bahkan ke Bali.
“Melalui Milangkala Kecamatan Saguling yang ke-12 ini saatnya pemerintah untuk mawas diri dan memberikan apresiasi kepada warga Kecamatan Saguling serta sudah menjadi kewajiban pemerintah bahwa Jembatan Girimukti – Pangauban layak segera dibangun,” ujar Ketua LAKI KBB, Gunawan Rasyid, Sabtu 21 Oktober 2023.
Semenjak pemekaran Kecamatan Batujajar, terbentuk Kecamatan Saguling terdiri dari enam eesa, dan sisanya tujuh desa menjadi Kecamatan Batujajar, ini merupakan awal ketertinggalan proses pembangunan di Kecamatan Saguling.
“Konsep pemekaran idealnya agar adanya percepatan pemerataan pembangunan, mendekatkan pelayanan , membentuk pertumbuhan ekonomi baru yang bermuara tercapainya kesejahteraan masyarakat,” kata Guras– sapaan akrab Gunawan Rasyid.
Sebelum adanya genangan Bendungan Saguling, masyarakat yang ada di kecamatan Saguling terkenal penghasil pertanian yang produktif terutama buah pisang, banyak juga penrajin berbahan dasar batu seperti coet.
Hanya saja setelah dibangun bendungan Saguling, masyarakat di enam desa yang sekarang masuk wilayah Kecamatan Saguling, seolah menjadi terisolir karena jalan ke arah Batujajar menjadi terputus akibat genangan air bendungan Saguling tersebut, sehingga semua hasil produksi pertanian dan kerajinan dari wilayah tersebut susah dipasarkan karena menjadi jauh yang mengakibatkan ongkos angkut menjadi mahal.
“Peluang dipasarkan hanya melalui Cipatat atau Cipongkor hanya saja hasil produksi sampai di pasar menjadi sangat mahal dan susah untuk dipasarkan,” kata Guras.
Dengan kondisi tersebut Guras mengatakan, bahwa pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Saguling jadi tertinggal dibandingkan dengan 15 kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Bandung Barat.
“Hanya saja sekarang telah ada jembatan yang dibangun oleh Kotabaru Parahyangan dan masyarakat mulai merasakan manfaatnya khususnya untuk Desa Cikande dan Bojong Haleuang, akan tetapi untuk Desa Girimukti dan Cipageran akses ke kecamatan Batujajar yang akan mengangkat perekonomian di desa tersebut,” tuturnya.
Untuk menghidupkan dan mengangkat kembali pertumbuhan ekonomi yang ideal di Kecamatan Saguling, pembangunan Jembatan Girimukti-Pangauban menjadi prioritas dan sangat strategis, karena pergerakan hasil produksi akan semakin cepat sampai di pasar induk dan pasar tradisional. Jembatan tersebut juga akan memperpendek jarak ke arah Cianjur dan akan mengurai kemacetan setidaknya di daerah Batujajar, Cimareme dan Padalarang.
Di tahun 2004 masyarakat Batujajar pernah melakukan demo ke Pemda Kabupaten Bandung untuk mengusulkan Jembatan Girimukti – Pangauban dan kebetulan yang merespon Pemda Jabar dengan membatu biaya kajian teknis sebesar Rp5 miliar dan hasil kajian tersebut menyimpulkan bahwa jarak jembatan yang harus dibangun kurang lebih 500 meter dengan perkiraan biaya Rp80 miliar saat itu,” kata Guras.
Setelah terjadinya pemekaran Kabupaten Bandung tahun 2007 menjadi Kabupaten Bandung Barat hingga sekarang, Jembatan Girimukti – Pangauban tidak pernah ada yang memikirkan kembali.
“Padahal pembangunan jembatan tersebut merupakan kewajiban pemerintah dan merupakan hak warga Kecamatan Saguling,” pungkasnya. ***
