Dicopot dari Dirut bjb, Ini Kata Ahmad Ifran

BANDUNG – Kendati dicopot sebagai Direktur Utama bank bjb, Ahmad Irfan tapi boleh mengikuti lagi fit and proper test.

Irfan dicopot Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan alasan para pemegang saham menitipkan visi baru yang ingin mengembalikan fungsinya sebagai bank pembangunan daerah serta menekankan program kredit rakyat atau mikro.

”Oleh karena itu keputusannya adalah direktur utama diberhentikan tapi boleh mengikuti lagi fit and proper test di tantangan baru ini,” kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Aryaduta, Kota Bandung, Rabu (11/12/2018).

Untuk menjaga azas keadilan, sambung Emil, pemegang saham akan mencari sosok pimpinan baru dengan mekanisme seleksi. Ahmad Irfan, kata Emil, tetap bisa kembali mengikuti seleksi tersebut.

”Pak Irfan ini bisa meyakinkan di dua bulan dari batas penghentian dalam fit and proper test tentang visi baru bank bjb, bukan tidak mungkin beliau bisa diangkat lagi oleh sebuah proses,” jelasnya.

Disinggung berapa calon direktur utama yang akan menggantikan Ahmad Irfan, pria yang akrab disapa Kang Emil ini mengatakan, hasil RUPSLB terebut harus di-approve oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Begitu pun soal mekanisme fit and proper test. ”Intinya hasil fit and proper test-nya akan diresmikan dilantik di bulan Maret se­suai RUPS tahunan,” ujarnya.

Untuk mengisi kekosongan, jabatan direktur utama se­mentara akan diisi oleh Di­rektur Kepatuhan & Manaje­men Risiko bank bjb Agus Mulyana. Sedangkan Suar­tini, selaku Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb melaks­anakan tugas dan tanggung jawab Direktur Komersial dan UMKM bank bjb.

Adapun pengurus lainnya tidak mengalami perubahan yaitu Nia Kania sebagai Direk­tur Keuangan dan Fermiyanti sebagai Direktur Operasional. Kemudian, Muhadi sebagai Komisaris bank bjb dan Yayat Sutaryat sebagai Komisaris Independen bank bjb.

Sebelumnya peting­gi bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu, ekso­dus ke sejumlah perusahaan BUMD DKI Jakarta.

Menurut sumber internal, Komisaris Utama bank bjb Klemi Subiantoro saat ini merangkap jabatan sebagai ketua Badan Pengawas di PD Sarana Jaya, perusahaan BUMD DKI. Pria kelahiran Sukoharjo, 23 Mei 1966 itu sejak Maret 2015-Maret 2017 menjabat sebagai Komisaris Independen Pelaksana Utama Independen. Maret 2017 hingga saat ini masih menja­bat sebagai Komisaris Utama Independen di bank bjb. Akhirnya Klemi pun dihenti­kan dalam RUPSLB.

Bukan hanya Klemi, Erick, yang menjabat komisaris bank bjbs telah diangkat menjadi komisaris bank DKI. Peng­angkatan Erick melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) Bank DKI yang dige­lar Selasa, (30/10) lalu. Salah­satu agendanya pergantian direksi dan komisaris.

Empat nama direksi termasuk direktur utama Kresno Sediarsi yang dicopot dari jabatannya. Kresno diganti Wahyu Widodo sebagai Direktur Utama. Untuk jajaran komisaris nama Erick masuk bersama, Basuki Setyad­jid (Komisaris Utama (lndepen­den), Lukman Hakim (Komisaris lndependen), dan Michael C. Brata. Padahal Erick masih ter­catat sebagai Dewan Komisaris Utama bjb Syariah.

Selain Klemi dan Erick, ma­sih ada nama pimpinan di­visi bank bjb Babay Parid Wazdi, kini jadi direktur Bis­nis bank DKI Jakarta.

Sementara itu, Direktur Utama bank bjb nonaktif Ahmad Ifran mengatakan, ber­terima kasih kepada semua pihak yang telah mendu­kungnya. ”Saya mengucapkan terima kasih atas kerja sama selama ini. Empat tahun ini bank bjb tumbuh dengan pesat,” kata Irfan usai RUPSLB.

”Alhamdulillah saya melepas bank bjb dalam kondisi baik. Saya titip bank bjb (kepada seluruh stakeholder),” tambahnya.

Disingung mengenai kemun­gkinan dia maju kembali ke fit and proper test calon direktur utama, Irfan mengaku, belum mengetahui hal itu. Namun jika diminta, dia siap mengikutinya.

Sementara itu, Direktur Ke­patuhan dan Manajemen Ri­siko Agus Mulyana mengatakan, dalam RUPS tersebut dia mendapat mandat menjadi dirut. Dia akan merangkap jabatan. ”Itu hal biasa dalam organisasi. Saya akan melaks­anakan tugas dengan amanah dan terus melanjutkan program yang sudah dibangun oleh dirut (Ahmad Irfan),” tuturnya.

Sementara itu, hingga pe­riode Triwulan III Tahun 2018, bank bjb berhasil membuku­kan laba bersih sebesar Rp. 1,3 triliun atau tumbuh sebe­sar 25,4 persen year on year. Total Aset bank bjb tercatat sebesar Rp 114,1 triliun. Se­dangkan soal Net Interest Income, bank bjb berhasil tumbuh sebesar 4,1 persen year on year. Terkait Fee Based Income, bank bjb berhasil tumbuh secara signifikan se­besar 23,2 persen year on year.

Berdasarkan catatan, bank bjb juga berhasil menyalurkan kredit dengan total kredit se­besar Rp 74,6 triliun. Berkai­tan dengan penyaluran kredit itu, bank bjb berhasil men­jaga kualitas kredit dengan Non Performing Loan (NPL) pada level 1,58 persen. Rasio NPL ini lebih baik dibanding­kan catatan OJK mengenai NPL industri perbankan yang berada di level 2,74 persen per Agustus 2018.

Adapun kinerja saham bank bjb (BJBR) termasuk ke dalam Indeks LQ-45 dengan posisi per tanggal 10 Desember 2018 ditutup pada angka Rp 2.010 per lembar saham. Hal ini menunjukan BJBR diakui se­bagai salah satu saham dengan transaksi yang liquid di Bur­sa Efek Indonesia (BEI).

Pelaksanaan Program PMT HMETD telah disetujui dan akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan terbuka Tanpa Mem­berikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Jangka waktu pelaksanaan PMT HMETD pa­ling lambat 2 tahun terhitung sejak RUPSLB. Dana yang akan diperoleh sebanyak-banyaknya adalah sebesar Rp 684.190.000.000 yang nantinya akan digunakan untuk ekspansi kredit.

Dalam agenda Penambahan Modal Perseroan tersebut, Pe­merintah Daerah yang belum memiliki saham bank bjb serta pemegang saham Pe­merintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Jawa Barat serta Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten me­nyatakan minatnya untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan oleh Perseroan yaitu Pemeritah Kabupaten Pangandaran, Pemerintah Ka­bupaten Bandung Barat, Pe­merintah Kota Tangerang Se­latan dan Pemerintah Kota Serang menyatakan minatnya untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan oleh Perseroan.

Adapun pemegang saham lainnya, yaitu Pemerintah Pro­vinsi Jawa Barat serta Pemerin­tah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Barat dan Banten yang telah memiliki saham juga menyatakan minat untuk menyertakan tambahan mo­dalnya di bank bjb. (***)

Copyright secured by Digiprove