RAGAM DAERAH– Sebanyak 32 Kepala Puskesmas dan 13 camat se-KBB gelagapan. Bagaimana tidak, Pj Bupati Bandung Barat Arsan Latif mempertanyakan persoalan stunting hingga ke akar-akarnya.
Pj Bupati mencecar para kepala puskesmas dan para camat dengan pertanyaan-pertanyaan seputar stunting pada Acara Rembuk Stunting di Ballroom, Lantai 4 Gedung B Komplek Perkantoran KBB-Ngamprah, Kamis (12/10/2023).
Salah satunya, Arsan mempertanyakan jumlah data riil anak stunting, berikut data bayi yang ada di daerah masing-masing. Bukan data hasil validasi dari Dinas Kesehatan (Dinkes).
“Masalah stunting ini adalah masalah yang serius. Makanya saya selaku Pj berkewajiban untuk melakukan penekanan-penekanan termasuk data-data serta intervensi apa yang dilakukan,” kata Arsan, usai membuka acara Rembuk Stunting.
Pentingnya intervensi secara serius tentang program penanganan stunting tersebut kata Arsan, karena menyangkut persiapan masa depan anak sebagai generasi tangguh.
Pemerintah Daerah (Pemda) berkewajiban untuk melakukan intervensi lebih spesifik sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 2021 tentang dan intruksi Presiden RI Joko Widodo.
Langkah yang ia lakukan agar intervensi Pemda lebih spesifik dengan memperoleh data riil. Sekaligus sebagai bahan buatnya selaku Pj untuk melakukan intervensi terhadap pencegahan dan penanganan stunting. ***

