BANDUNG– Pendistribusian sembako dari bantuan Gubernur (Bangub) Jawa Barat bagi 47.983 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Garut, hingga hari ini masih tertunda. Bantuan sembako berupa beras, mie instan, telur, vitamin, minyak sayur, gula, dan terigu, masih tertahan di gudang Bulog Garut.
Akibat bantuan sembako itu lama tidak didistribusikan, setidaknya empat ton telur membusuk dan harus diganti dengan yang baru. Sementara proses pendistribusian belum bisa dipastikan waktunya.
Masalah itu mengundang keprihatinan dari Anggota DPRD Jawa Barat, Fraksi Partai Golkar, Edi Rusyandy. “Kalau memang benar sungguh memprihatinkan. Barang tersebut menjadi mubadzir, tidak bermanfaat bagi masyarakat . Apalagi dana yang digunakan itu kan uang rakyat, bukan uang gubernur. Sementara hari ini rakyat dalam situasi sulit dampak covid 19 membutuhkan peran negara/ pemerintah,” kata Edi kepada redaksi, Minggu (10/5/2020).
Menurut Edi membuktikan, carut marutnya pendataan yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat/Gubernur. Pemprov tidak mampu membereskan data untuk alokasi bansos dampak covid 19.
“Pemprov Jabar ceroboh. Data belum tertib sudah melakukan pembelanjaan. Sehingga timbul gejolak dimasyarakat akibat distribusi bantuan tidak tepat sasaran,” ungkap Wakil Ketua PW GP Ansor Jawa Barat.
Selain itu menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan, kata Edi, kantor pos dan pemerintah desa dalam distribusi bantuan sehingga mengakibatkan penumpukan bansos dibeberapa tempat. Ini juga menjadi bukti perencanaan yang buruk yang dilakukan oleh pemerintah provinsi.
“Barang itu rusak bukan karena bencana kan, tapi karena memang perhitungan dan resiko-resiko yang tidak matang,” ungkapnya.
Soal itu juga kata Edi bahaya kondisi data masih semrawut dipakai dasar untuk melakukan kegiatan perbelanjaan. “Siapa yang harus bertanggungjawab dan bagaimana mekanismenya? Siapa yang melakukan quality control andaikan barang-barang tersebut tidak sesuai standar ?,” kata Edi.
Pihaknya sebagai wakil rakyat sudah mengingatkan gubernur agar skema bansos senilai Rp 500 ribu itu dilaksanakan seluruhnya secara tunai. “Itu jauh lebih simpel, uang disimpan di bank gak bakalan busuk. Mudah dan murah untuk distribusinya,” ungakapna.
Selain itu, dengan semua tunai, lanjut Edi, membantu pergerakan ekonomi masyarakat di bawah. “Kalau pakai pabrikan, pedagang kecil di bawah gigit jari. Karena itu cobalah dengar aspirasi rakyat ini. Kalau bisa berikan saja semua bansos itu secara tunai,” tuturnya.
Dengan mekanisme yang dipakai Pemprov Jabar sekarang ini, kata Edi, bisa merusak sistem ekonomi masyarakat. “Jika telor itu diborong pemerintah, harga telor dipasaran bisa jadi mahal demikian juga beras jika pakai beras import, harga beras lokal jadi hancur,” pungkasnya. ***
