RAGAM DAERAH– DPRD Kabupaten Bandung Barat tengah membahas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat 2023.
Anggota DPRD KBB, Fraksi PKS, Farid Rida mengatakan, APBD KBB 2023 harus berpihak untuk masyarakat, baik itu di bidang kesehatan, pendidikan, sosial maupun infrastruktur. “Eksekutif maupun legislatif kan bekerja untuk masyarakat. Jadi kesejahteraan masyarakat yang mesti diutamakan,” kata Farid Jumat 18 November 2022.
Sudah sewajarnya, sebut Farid, eksekutif memposisikan sebagai pelayan masyarakat. “Kalau dewan harus memperjuangkan yang menjadi hak masyarakat. Jadi anggaran 2023 ini harus mengutamakan kepentingan masyarakat baik itu infrastruktur maupun non infrastruktur,” sebutnya.
Farid mengaku kerap blusukan di daerah pemilihannya Cipongkor, Sindangkerta dan Gununghalu menggunakan kendaraan motor.
Di Desa Wangunsari, Kecamatan Sindangkerta, KBB, menemukan jalan desa yang tidak layak dilalui. Selain jalan tanah, juga bebatuan terjal di sepanjang jalan. Melihat kondisi itu, Farid mencoba memperbaiki semaksimal mungkin.
“Pokir saya banyak untuk memperbaiki jalan gang maupun jalan desa setelah menerima masukan dari masyarakat lewat reses,” kata Farid.
Dari aspirasi yang diserapnya, kebanyakan masyarakat hanya ingin memliki akses jalan bangus untuk mempermudah akses ekonomi antardesa. “Warga di sana kebanyakan bertani. Jadi akses jalan yang mereka inginkan lebih layak untuk mempermudah pendistribusian hasil pertanian,” sebutnya.
Akses jalan yang rusak, siswa sekolah di sana juga harus menempuh dengan berjalan kaki hingga 1 kilo meter untuk sampai ke sekolah.
Farid juga mengaku miris dengan pola hidup masyarakat di Kp Cingege Ds. Cicadas, Kec. Rongga. Masyarakat di sana kebanyakan harus kawin cerai.
Bukan hanya faktor ekonomi, Farid mengatakan, sudah menjadi kebiasaan yang harus diedukasi oleh pemerintah daerah. “Contoh kasus ada ibu-ibu usia 46 tahun sudah kawin cerai sebanyak 41 kali anaknya usia 21 tahun ya kasus itu di sekitar kampung itu saja. Artinya ini perlu ada penanganan khusus dari pemerintah untuk memberikan edukasi agara IPM masyarakat di sana bisa naik” pungkasnya.
Seperti di ketahui, APBD 2023 bidang belanja daerah dianggarkan sebesar Rp 3,1 triliun. Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bandung Barat berharap, angka tersebut merupakan angka riil yang mampu menyelesaikan berbagai dinamika pembangunan yang akhir-akhir ini terjadi di Kabupaten Bandung Barat. ***
