RAGAM DAERAH– Kisruh bantuan keuangan (bankeu) untuk partai politik (parpol) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) makin meruncing. Kisruh bermula ketika PAN sebagai parpol penguasa pengusung Bupati Bandung Barat, Jeje Richie Ismail malah tidak mendapat bankeu hingga saat ini. Tapi dikabarkan parpol koalisi dan di luar koalisi malah sudah mencairkan bankeu itu. Masalah ini menimbulkan tanda tanya ada apa?
Mantan Anggota DPRD KBB, Sundaya mengatakan, bankeu parpol yang nilainya mencapai miliaran rupiah harus dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena bersumber dari APBD. “Nilainya cukup besar miliaran rupiah penggunaannya harus bisa dipertanggung jawabkan karena disinyalir banyak penyalahgunaan bankeu tersebut,” kata Sundaya, Kamis 1 Mei 2025.
Sundaya menyayangkan, bakeu parpol hanya digunakan untuk mengaji struktural partai. “Bahkan ada beberapa partai, struktural partai diisi oleh keluarganya sehingga disinyalir bankeu itu untuk mengajinya,” tutur Sundaya.
Menurut Sundaya, penggunaan bankeu parpol tak hanya digunakan untuk penggajian yang dikuasai oleh keluarga juga seremonial belaka. “Jangan dijadikan bancakan pertanggung jawaban tidak jelas dan uang bankeu harus berdampak kepada masyarakat juga,” tuturnya.
Data Kesebangpol KBB, dana bantuan keuangan untuk partai politik pada Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengalami kenaikan Rp 1.500/suara atau naik 50% dari Rp3000 per suara menjadi Rp4500 per suara.
“Kalikan saja berapa partai tersebut dapat suara dalam pemilu 2024 lalu diperkirakan bisa mencapai Rp500 hingga 700 juta. Jadi suara rakyat itu dibayar tiap tahunnya oleh APBD. Tapi kenapa yang menikmati malah oknum struktural partai tidak ada manfaatnya untuk rakyat sendiri,” pungkasnya. ****
