RAGAM DAERAH– Tokoh Pemekaran KBB, Asep Suhardi mengaku heran dengan pejabat setingkat eselon 2 malah melemparkan isu devisit KBB ke ruang publik. Ado–sapaan akrab Asep Suhardi memandang, jika isu yang dileparkan itu seakan bernuansa politis.
Pepersoalan itu bukan kali pertama terjadi di KBB. Namun sejak lama devisit melanda KBB.
“Awalnya saya tidak tertarik sedikit pun membahas devisit karena bukan hal yang aneh terjadi devisit di KBB justru sejak berdiri KBB selama 15 tahun kapan KBB tidak devisit,” tanya Asep Suhardi, Senin (1/8/2022).
Ado menyebutkan, persoalan disclemer pun sudah pernah mendera KBB selama tiga kali berturut-turut juga sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) secara terus menerus.
“Jadi pendapat pribadi saya bukan kejadian aneh atau kejadian luar biasa. Tapi yang membuat jadi aneh dan luar biasa devisit anggaran tahun 2022 justru di lempar ke ruang publik oleh para pemangku jabatan di KBB dengan narasi yang sama KBB kekurangan anggaran,” kata Ado.
Ado menyayangkan, pejabat yang malah membuat kisruh dengan memanfaatkan isu devisit anggaran.
“Ketika pemda mengalami devisit para pemangku jabatan seharusnya sibuk mencari solusinya agar keuangan bisa stabil kembali. Ini yang membuat jadi menarik katanya devisit tapi di postur anggaran KBB tidak mencerminkan dalam kondisi devisit,” tuturnya.
Pembahasan anggaran dilakukan antara DPRD juga Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Bandung, Ado menyarankan, agar pembahasan anggaran bersama tersebut, bisa memilah mana yang menjadi prioritas atau tidak untuk mengatasi devisit tahun ini.
“Kalau memang serius mau mengatasi devisit di tahun 2022 ini anggaran dahulukan saja yang prioritas tunda yang masih bisa di tunda seperti anggaran pokir, anggaran hibah, anggaran visi misi, anggaran perangkat daerah pangkas saja anggaran tersebut ini bisa menyelesaikan devisit,” tuturnya.
Ado juga mengaku miris, pejabat eselon 2 Pemkab Bandung Barat tanpa merasa ragu melemparkan permasalahan devisit ke ruang pelublik, sehingga mengindikasi ada persoalan politis di balik semua itu.
“Saya sangat paham kenapa para eselon dua tidak merasa malu bahkan berani melempar persoalan devisit ke ruang publik karena memang devisit tidak pernah menjadi masalah hukum. Padahal kalau kita dalami ini sangat rentan menjadi masalah kalau kita dalami akar masalah terjadinya devisit yg sangat besar selama 15 tahun berdirinya KBB kita selalu disungguhi drama-drama yang tidak enak di tonton,” ungkapnya.
“Akhirnya saya berpikir apakah pekerjaan KPK belum tuntas di Kabupaten Bandung Barat. Padahal KPK sudah dua kali turun ke KBB,” tambahnya. ***
