RAGAM DAERAH– Kasus penangkapan Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat (KBB) terkait penyalahgunaan narkoba tentu menjadi pukulan berat bagi kredibilitas lembaga pengawas pemilu.
Sebagai figur yang seharusnya menjunjung tinggi integritas dan netralitas dalam demokrasi, keterlibatannya dalam kasus ini bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap Bawaslu dan proses pemilu secara keseluruhan.
“Peristiwa ini bukan sekadar skandal individu, tetapi juga alarm bagi sistem seleksi, pengawasan internal, dan pembinaan etika di lembaga penyelenggara pemilu,” ujar Ketua BM PAN KBB, Moh Yuziandi Jumat 7 Maret 2025.
Jika benar terbukti bersalah, ini menunjukkan bahwa celah dalam sistem masih ada, sehingga reformasi dalam mekanisme rekrutmen dan evaluasi pejabat publik perlu diperkuat.
“Di sisi lain, reaksi dari berbagai pihak, termasuk partai politik dan masyarakat, tentu wajar terjadi. Mereka memiliki hak untuk mempertanyakan bagaimana kasus ini bisa terjadi dan menuntut transparansi dalam proses hukum,” katanya.
Oleh karena itu, langkah cepat dan tegas dari Bawaslu serta aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kasus ini diselesaikan dengan adil dan tidak mengganggu jalannya pemilu di masa mendatang.
“Lebih jauh, kejadian ini juga bisa menjadi momentum untuk memperkuat kampanye anti-narkoba di kalangan pejabat publik dan institusi pemerintahan,” sebut Yuzi. “Kepercayaan publik adalah modal utama dalam penyelenggaraan pemilu yang bersih dan demokratis, sehingga harus dijaga dengan serius,” tambahnya. ***
