RAGAM DAERAH– Ketua MPI DPD KNPI KBB, Lili Supriatna mengaku ironis jika seandainya seorang ketua parpol memberikan sanksi kepada kadernya yang tidak mendukung terhadap jagoannya di pilkada.
“Pesta Pilkada 2024 merupakan hajat rakyat. Artinya, partai politik dengan rekomendasi dari DPP partai, mendaftarkan para jagoan ke KPU sudah menjadi tanggung jawab dari parpol,” ujar Lili Selasa 8 Oktober 2024.
Lili menyebutkan, di pesta demokrasi pilkada, terjadi petarungan internal antarparpol yang memperoleh kursi suara di parlemen di samping calon kepala daerah yang berangkat dari independen.
“Seharusnya teman-teman fraksi di DPRD oleh parpol dijadiken yuser utama dalam kemenangan lantaran yang akan mengatur anggaran hanya mereka terlepas jagoannya kalah atau menang,” tuturnya.
Hal itu, kata Lili, bupati terpilih nanti toh akan melakukan kompromi dengan parpol dan farksi-fraksi yang ada di DPRD KBB.
“Jadi ironis seandainya jika teman-teman DPRD ada pembangkangan terhadap jagoannya yang direkom oleh parpol,” ungkapnya.
Lili menyebutkan, setiap parpol diberi bantuan keuangan oleh negara berdasarkan jumlah suara yang di dapat saat pemilu legislatif.
“Jadi saya agak menggelitik terkait pembangkangan terhadap kader-kader partai yang sudah punya usungan jagonya,” ungkap Lili.
Posisi tersebut berbeda dengan relawan yang merupakan pelengkap dari mesin kemenangan. “Makanya relawa tidak toh-tohan kalau jagoannya kalah, toh siapa yang akan menggantikan biayanya,” ungkap Lili.
Berbeda dengan para anggota dewan, jija jagoannya kalah masih punya aspirasi di DPRD. “Dewan masih punya dana program selama lima tahun. Makanya akan berkolaborasi dengan bupati terpilih. Wong di Jakarta yang kalah masih di kasih jatah menteri kok,” ungkapnya.
Kondisi KBB hari ini, kata Lili, masih dibingungkan dengan “dagelan” berkaitan dengan pembiayaan dari masing-masing calon kepala daerah. “Kalau pun ada proposal pilkada bagian dari upaya, mudah-mudahan saja ‘kaharti’ oleh investor dikabulkan kalau tidak, calon akan mengeluarkan biaya sendiri dengan jaminan APBD sebagai kemenangan untuk KBB lima tahun ke depan,” ungkapnya.
Lili prihatin, jika APBD menjadi jaminan kemenangan dikhawatirkan akan menjadi masalah persoalan hukum di kemudian hari. “Karena nantinya bupati akan ada yang mengendalikan pihak-pihak yang punya keinganan ketika terpilih. Makanya saya katakan calon bupati dari hulu ke hilir harus komunikasi yang baik,” katanya.
Lili mengatakan, APBD untuk mengurus rumah tangga pemerintahan Bandung Barat, desa hingga RT dan RW. “Yang paling penting adalah pelayanan dasar sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lain sebaginya. Sehingga wajar teman-teman yang punya kepentingan ingin menjadikan bupatinya,” pungkasnya. ***
