RAGAM DAERAH– Upaya Pj Bupati Bandung Barat, Arsan Latif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) dari Rp500 miliar menjadi Rp1 triliun mesti di dukung semua pihak.
Tentunya, langkah Pj Bupati tersebut, untuk membereskan utang Pemda Bandung Barat kepada pihak ketiga Rp166 miliar.
“Utang itu bisa ditutup dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali sektor-sektor yang belum tergarap,” ujar Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) DPD KNPI KBB, Lili Supriatna, Jumat 2 Januari 2024.
Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kata Lili, harus menjadi penyemangat Pj Bupati Bandung Barat dalam upaya meningkatkan PAD.
” Upaya itu kan untuk membayar utang juga, kasian pihak ketiga dituntut dengan pewaktuan tidak jelas, kapan mau dibayarnya? Sehingga Pak Pj Bupati melakukan langkah konkret dengan meningkatkan target PAD,” kata Lili.
Salah satu sektor yang bisa digarap adalah penarikan PAD terhadap sektor pariwisata yang tumbuh dan berkembang di pelosok Bandung Barat.
Selain itu, memaksimalkan penarikan retribusi dari sektor perpakiran. “Bisa dilihat saat weekand trotoar yang dimiliki oleh pemda penuh oleh yang parkir. Lantara perda yang mengatur parkir tidak jelas, dinas perhubungan hanya bisa menarik pendapatan retribusi dari parkir hanya Rp750 juta per tahun,” sebut Lili.
Menurut Lili, jika digenjot, retribusi parkir akan menjadi salah satu penyumbang PAD yang cukup tinggi, dengan pertimbangan banyaknya tempat pariwisata, resort yang tersebar di Bandung Barat.
Lili juga memberikan masukan, agar kerjasama penagihan sisa piutang bisa dimaksimalkan. “Saya denger ada sisa piutang yang harus ditagih di wajib pajak Rp196 miliar untuk piutang denda pajak yang belum tertarik oleh pemda,” ungkapnya.
Pemda Bandung Barat bisa melakukan koordinasi dengan forkopimda yakni polda, polres, kejari, kejati juga melibatkan DPRD untuk meminta bantuan penagihan piutang denda pajak.
“Akan terbangun sinergisitas. Jadi kenaikan PAD jangan menjadi beban oleh OPD tapi jadi pemikiran bersama karena kita punya piutang juga jangan malu Bandung Barat punya utang,” katanya.
Pembangunan infrastrur di Bandung Barat, tidak bisa diklaim oleh salah satu bupati saja, namun itu semua sudah menjadi aset milik negara. “Insfrastruk sudah milik negara. Jalan selatan yang sudah bagus tinggal ditunjang dengan pemanfaat alam yang bisa menghasilkan PAD,” pungkas Lili. ***
