RAGAM DAERAH–Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Gunawan Rasyid mengatakan, apabila ada yang merasa dirugikan secara materi atau mengetahui adanya oknum yang melakukan dugaan transaksi dalam rotasi mutasi (Romut) 97 pejabat KBB beberapa waktu lalu, untuk segera melapor kepada Aparat Penegak Hukum (APH). “Ini dimaksudkan agar dinamika tersebut tidak menjadi isu yang tidak jelas bahkan mengarah ke fitnah,” ujarnya, Selasa 17 Oktober 2023.
Guras–sapaan akrabnya meminta kepada Pj Bupati Bandung Barat, Arsan Latif agar tegak lurus terhadap aturan buntut dibatalkanya 19 jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Badan Kepagawaian Negara (BKN).
Sebanyak 19 pejabat Tenaga Administrator atau penjabat eselon 3 Kabupaten Bandung Barat (KBB), bakal dikembalikan pada jabatannya semula sebagai tindak lanjut dari Surat Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Nomor: 9361/ B-AK. 02.02./SD/F/2023, Perihal Pengawasan dan Pengendalian Implementasi Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Management ASN di lingkungan Pemkab Bandung Barat per tanggal 10 Oktober 2023.
“Tidak perlu ragu untuk menerapkan aturan. Dinamika ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki manajemen pengelolaan ASN di Kabupaten Bandung Barat,” ujar Guras.
Guras memandang, jabatan 19 ASN yang dibatalkan segera dikembalikan ke posisi semula. “Yang terdampak diparkir sesaat. Lakukan kocok ulang rotasi mutasi dan promosi dengan menggunakan merit system sesuai UU.No.5 Tahun 2014 Tentang ASN,” katanya.
Guras juga minta Pj Bupati jangan ragu untuk menjatuhkan sanksi apabila ditemukan pelanggaran dalam proses rotasi mutasi (romut) tersebut sesuai Surat Edaran Mendagri No.821/5492/SJ Tahun 2022, bahwa PJ Bupati diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi tanpa harus meminta persetujuan Mendagri bagi ASN yang melakukan pelanggaran.
“Kami mengajak kepada seluruh komponen masyarakat agar bisa menahan diri jangan merasa puas di atas penderitaan orang lain,” kata Guras.
Guras yakin, Pj Bupati mampu menyelesaikan persoalan tersebut dengan baik dengan kompetensi dan pengetahuan management pemerintahan yang memadai. ***
