RAGAM DAERAH– Anggota Komisi IV DPRD KBB, Amung Makmur mengapresiasi langkah inspektorat KBB untuk mengungkap polemik rekom UMK ganda dengan memanggil Kadisnakertrans. Kendati begitu, Amung kaget mengetahui adanya surat rekom ganda UMK 2023 tersebut.
Seperti diketahui, ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja di KBB mendatangi Kantor DPRD KBB terkait surat rekom ganda 2023, Kamis 8 Desember 2022.
“Saya pribadi kaget dengan rekom kedua UMK tersebut dari 27% tinggal 7,16% hilang 20%,” kata Amung.
Dalam audens bersama perwakilan serikat pekerja, Amung menyampaikan rasa keprihatinannya, lantaran UMK KBB paling kecil se-Bandung Raya. “Padahal komitmen almarhum mantan Bupati Bandung Barat Pak Abubakar menyebutkan, jika KBB harus lebih besar dari Cimahi dan Kab. Bandung. Jadi saya sangat prihatin,” kata Amung.
Amung minta pihak inspektorat untuk membuka polemik surat rekom UMK ganda tersebut. “Harus ditelusuri kebernarannya. Jangan saling lempar kasihan rakayat mana yang bener. Apakah rekom pertama atau kedua yang dikeluarkan pihak pemda dalam hal ini disnakertrans,” ujar Amung.
Amung berpandapat, seharusnya Disnakertrans transparan dalam merumuskan UMK 2023 dengan dewan pengupahan. “Jadi sekali saya prihatin masalah ini,” tuturnya.
Terlepas Kadisnakertrans meminta maaf dalam audens, Amung mengatakan, masalah itu harus ditelusuri akar masalahnya. “Yang namanya anak buah terlepas benar atau tidak mana mungkin punya keberanian. Makanya harus ditelusuri kebenarannya mana sebenarnya surat yang resmi direkom untuk Bandung Barat,” kata politisi Gerindra ini.
Kendati surat rekom UMK kedua sudah ditarik lagi oleh Pemda Bandung Barat, namun sebut Amung, kenyataannya penetapan UMK KBB oleh gubernur yang menjadi acuan rekom kedua 7,16%.
“Rekan-rekan tinggal ke gubernur saja kenapa menetapkannya kecil karena di KBB mah sudah 27% tapi tiba-tiba menjadi 7,16 walaupun melalui hitungan dari Permenaker,” pungkasnya.
Sementara itu, Perwakilan Serikat Pekerja KBB yang tergabung dalam SPSI, Kiki tetap melinta rekom UMK 2023 sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL) yakni 27%. “Kami meminta realissasikan UMK di KBB sesuai rekomendasi awal dikelurkan bupati setelah rapat dengan dewan pengupahan survei pasar 27% walaupun UMK sudah ditetapkan oleh gubernur,” katanya. Dalam aksi itu, buruh pun menggelar pengajian bersama membacakan surat Yasin. ***
