Beban Hutang ke PT SMI, Pejabat & Dewan Jangan Hanya Berpangku Tangan

 

Diskusi terbatas DPD KNPI KBB dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021 dengan mengundang Kadispora dan Kadis PUPR. Ft istimewa

NGAMPRAH– Masalah beban hutang pihutang Pemda KBB untuk pembangunan jalan wilayah selatan Kabupaten Bandung Barat (KBB) dari mulai Cililin hingga Rongga, menjadi salah satu tema diskusi dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bandung Barat (KBB), di Sekretariat DPD KNPI KBB, Kamis (28/10/2021).

Diskusi itu juga menyikapi permasalahan soal pemuda dengan segala permasalahannya. Tak heran, selain mengundang Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) KBB, Ludi Awaludin juga mengundang Kepala Dinas PUPR, Adang Rachmat Safa’at.

Diundangnya Kepala Dinas PUPR ingin mengetahui soal pembangunan yang tengah diselesaikan di wilayah selatan KBB dari mulai Cililin hingga Rongga. “Makanya kita tidak mau berbicara tanpa data. Kita ingin tahu soal progres capaian dinas agar pemuda tak terjebak pada opini saja,” ujar Ketua DPD KNPI KBB, Iip Saripudin.

Sementara itu, Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) DPD KNPI KBB, Lili Supriatna menyebutkan, sengaja mengundang Kadis PUPR soal insfrastruktur yang dibangun di tahun 2021 khususnya di wilayah selatan terutama terkait beban pinjaman Pemda KBB ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 285 miliar.

“Maka dari itu kami mengusulkan baik kepada anggota dewan maupun para pejabat eselon 2 untuk membantu Plt Bupati menggali PAD yang sebanyak-banyaknya agar bisa menutupi cicilian utang-utang tersebut kepada PT SMI,” katanya.

Lili minta, baik dewan maupun pejabat tak hanya bisa berpangku tangan. Namun bisa mencari potensi untuk mendukung Plt Bupati agar utang ke PT SMI bisa terbayarkan. “Karena ini bebanya lima tahun. Jadi masyarakat merasa nyaman walaupun jalan leucir ke selatan dapat berhutang. Jadi tak hanya dinas pendapatan tapi teman-teman dewan pun ikut memikirkan agar pendapatan asli daerah (PAD) di 2022 bisa dipompa semaksimal mungkin,” tandasnya. ***

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *