NGAMPRAH– Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) KBB tahun anggaran 2021 tentang program prioritas bantuan keuangan desa (Pembangunan Desa Berbasis RW) dikhawatirkan dapat memicu ketegangan, konflik, dan masalah baru di masyarakat.
Untuk menepati janji kampanye AKUR 100jt/rw rencananya Pemkab Bandung Barat akan mencairkan anggaran tersebut di setiap rw pada awal tahun 2021 sebesar Rp30 juta/rw, namun diubah jadi Rp15 juta/rw dengan alasan keterbatasan anggaran.”Sekarang lagi-lagi diubah bantuan tersebut menjadi Rp15 juta tapi hanya untuk satu RW di satu desa,” kata Pegiat Sosial Media Pandu Muhammad, Selasa (21/9/2021).
Konflik berpotensi muncul karena menimbulkan kecemburuan sosial terhadap rw yang tidak mendapatkan bantuan, maka dari itu, sebut Pandu, setuju dengan pernyataan Ketua APDESI KBB yang berencana menolak bantuan keuangan tersebut jika hanya satu rw satu desa yang mendapatkan bantuan.
:Alangkah baiknya Pemkab Bandung Barat lewat PLT Bupati Hengky Kurniawan meminta maaf lebih awal kepada masyarakat, karena salah satu janji kampanye AKUR 100jt/rw kemungkinan tidak dapat direalisasikan, jangan sampai nanti masyarakat berasumsi kena prank janji manis ketika kampanye,” tandasnya. ***
